Sijunjung, SuhaNews – Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir melakukan penandatanganan Nota Kerjasama tentang Pilah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, Kamis (1/9/2022) di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumbar di Padang.

“Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka peraturan pembentukan Peraturan Bupati harus  melalui mekanisme Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dna Ham,” ujar Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir. 

Baca juga: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dengan berlakunya UU No 13 Tahun 2022 ini, jelas Bupati, maka kami akan meminta bantuan Kanwil Kemenkumham  dan jajaran dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kedua bentuk produk hukum daerah ini.

Seiring pembentukan perundang-undangan maka terhadap produk hukum daerah Kabupaten Sijunjung yaitu peraturan daerah juga mengalami perkembangan mengikuti dari aturan yang lebih tinggi serta perubahan pola pikir masyarakat serta kebutuhan daerah

“Untuk Perda yang terbentuk pada tahun 1981 sampai sekarang ini yang berjumlah 452 Perda perlu dikaji kembali dan dipilah sehingga menghasilkan nantinya pencabutan, pengubahan atau Penggantian Peraturan Daerah,” jelas Bupati.

Ia berharap untuk melaksanakan pilah tersebut mohon kerjasama dan bantuan bapak beserta jajaran untuk pendampingan dalam mengiventarisasi, menganalisis, mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung.

R. Andika Dwi Prasetya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar dalam laporannya juga menyampaikan, kami segera akan menganalisis dan sekaligus mengevaluasi 452 Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung melalui program Pilah Perda

Dengan adanya kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menyetujui bahwa ratusan Perda tersebut akan diperiksa oleh tim Kakanwil Kemenkumham Sumbar

Tim Perancang Perundang-undangan Kemenkumham Sumbar akan memeriksa, menganilisis serta mengevaluasi 425 Perda yang ada di Kabupaten Sijunjung.

Di antara Perda tersebut mengatur tentang pengambilan pasir, kerikil, batu, retribusi, pajak, pembentukan Perusahaan Daerah, dan lainnya. Kerjasama itu untuk memastikan Perda di Sijunjung tidak ada yang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Tim Perancang Perundang-undangan Kemenkumham Sumbar nanti akan menentukan Perda yang harus dicabut, diubah, atau diganti. Perda yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau melampaui kewenangan pemerintah daerah nanti akan dicabut. (Darwen)

Baca juga: Bekerjasama dengan Kemenkumham, PGRI Sumatera Barat Gelar Diklat Paralegal