SuhaNews – Harga telur ayam yang melambung tinggi harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Sebab, telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurut LaNyalla, melonjaknya harga telur ayam menunjukkan ketidakmampuan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dalam mengelola suplay chain manajemen pakan ternak dan stabilisasi harga pasar terhadap komoditas pokok bagi masyarakat.

“Gagalnya Kemendag dalam melakukan stabilisasi harga pangan menunjukan kinerja yang minimal dan tidak adanya keseriusan untuk menjamin rantai pasok kebutuhan peternak ayam petelur,” kata LaNyalla, Jumat (2/6/2023).

Sebagaimana diketahui, harga telur ayam melonjak dari Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp34 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut dipicu kenaikan dan keterbatasan suplay pakan untuk ayam petelur.

“Sebab, masalah pangan, terutama kebutuhan pokok ini sangat vital dan sudah sering diingatkan, karena bisa berdampak mengganggu aktivitas ekonomi sektor riil,” tutur LaNyalla.

Selain harga telur, harga sejumlah komoditi lainnya seperti sayuran, buah-buahan, ikan dan tahu tempe masih tidak stabil alias terus melonjak dan fluktuatif.

Di Jawa Timur, menurut Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Jatim, peternak mengurangi produksi telur hingga 10-20 persen akibat mahalnya harga pakan. Bahkan, kemungkinan ada peternak tidak mampu melanjutkan usahanya.(*)

Berita Terkait :

• Komeng Mencalonkan Diri jadi Anggota DPD RI, Sowan ke LaNyalla
• LaNyalla, Berantas TPPO Harus Sampai Akar
• Ingatkan Ancaman Pemanasan Global, Sultan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Eksploitasi Pasir Laut
• Pengoplosan Gas Bersubsidi Rugikan Masyarakat, LaNyalla Minta Pengawasan Diperketat
• RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya memperkuat Desentralisasi Asimetris
• DPD RI Hadiri Kongres Ekologi Internasional Nevsky
• Nono Sampono bertemu Gubernur Bank Sentral Qatar Bahas Peningkatan Kerjasama Ekonomi
• Komite I DPD RI Bahas RUU Perubahan UU DKI Jakarta Di UI

lambung lambung lambung lambung