SuhaNews – Dalam langkah serius memperkuat layanan Jaminan Produk Halal (JPH) di daerah, Biro Umum dan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI melakukan kunjungan koordinasi ke Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (20/5). Kunjungan ini difokuskan pada rencana strategis pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal BPJPH di wilayah Sumatera Barat.

Rombongan dari yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Sukismanto Aji bersama dengan Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Evaluasi Rinaliati Bona dan Tim diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Penais Zawa Abrar Munanda dan Sekretaris Satgas Halal Ikrar Abdi serta Tim Teknis.

Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar turut mengungkapkan komitmen yang sama, dukungan untuk pembentukan UPT Halal di Sumatera Barat.  Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan opsi peminjaman sementera untuk gedung kantor UPT Halal Sumatera Barat yaitu lantai dua gedung samping Masjid Mambaul Ikhlas Kanwil Kemenag Sumbar. Gedung ini dapat dimanfaatkan oleh UPT Halal Sumatera Barat dalam memberikan Layanan Jaminan Produk Halal di Sumatera Barat, ungkap Abrar Munanda.

Pertemuan dilanjutkan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang langsung bertemu dengan Kepala BPKAD Rosail Akhyari dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Budiyarma, Dalam pertemuan tersebut, selain membahas kesiapan kelembagaan dan operasional UPT Halal, perhatian khusus juga diberikan pada isu krusial terkait penyediaan sarana kantor. BPJPH menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat berperan aktif dalam mendukung pengadaan kantor UPT Halal, baik melalui hibah tanah, bangunan, maupun pemanfaatan aset yang tersedia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Sumbar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi sangat mendukung pendirian UPT Halal sebagai bagian dari komitmen daerah terhadap pengembangan industri halal. Ia juga menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti penyediaan sarana kantor melalui mekanisme hibah atau pemanfaatan aset milik daerah yang representatif dan strategis.

“Dukungan daerah menjadi sangat penting. Kami mengapresiasi keseriusan Pemprov Sumbar dan Kanwil Kemenag dalam merespons cepat dan positif kebutuhan pendirian UPT ini,” ujar Kepala Biro Umum dan Keuangan BPJPH.

Rencana pendirian UPT Halal di Sumatera Barat ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem layanan halal di daerah. Keberadaan UPT Halal diharapkan akan mendekatkan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengembangan UMKM halal secara menyeluruh.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal yang kuat dalam sinergi lintas sektor menuju terwujudnya UPT Halal BPJPH di Sumatera Barat. Tindak lanjut teknis akan segera dilakukan untuk memastikan proses pengadaan sarana kantor dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Berita Terkait : 

• Kemenag dan Satgas Halal Kota Pariaman Temukan 2 Produk Mengandung Babi
• Wajib Halal Berlaku, BPJPH Siapkan 1.032 Pengawas Jaminan Produk Halal
• Tuyul, Tuak dan Wine Bersertifikat Halal, Ini Tindaklanjut BPJPH dan MUI
• Viral Nama Produk ‘Tuak, Beer, Wine’ Ini Jawaban BPJPH Kemenag
• Dukung Terwujudnya Generasi Hebat dan Kuat, Kemenag Pariaman Upacara Hardiknas 2025