Arosuka, SuhaNews – Video Conference menjadi pilihan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak selama pandemi corona virus disease (Covid-19) ini. Sebelumnya Bupati Solok melakukan Video Conference dengan Gubernur Sumbar, Biro Humas dan Kabag Humas se-Sumatera Barat. Kali ini dilakukan Video Conference dengan pemerintah pusat.
“Kita melakukan Video Conference dengan jajaran Kementerian, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” jelas Bupati Solok, H. Gusmal di Guest House Arosuka, Jumat (17/4/2020).
Video conference yang dipimpin oleh Mendagri bersama jajaran Menteri RI lainnya ini diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Sementara Bupati Solok H. Gusmal, didampingi oleh Sekda H. Aswirman, Kepala BKD Editiawarman, Kepala Inspektorat Hermantias, Kepala Barenlitbang Erizal dan Kepala Koperindag Eva Nasri
Dalam Video Conference , jelas Gusmal, dibahas kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menangangi covid-19. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menangani covid-19, yakni peningkatan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan, serta hubungan sosial di masyarakat.
“Akan dilakukan percepatan proses transfer dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, provinsi ke pemerintah daerah,” jelas Gusmal.
Untuk tahap awal, jelas Gusmal, DBH akan dibayarkan separoh untuk seluruh daerah, dan separohnya akan menyusul setelah dilaksanakannya audit oleh BPK. Kemudian aka dilakukan penyesuaian/penyeragaman BLT di daerah.
“Pemberian insentif bagi tenaga medis akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan direkomendasikan ke Pemerintah Pusat,” jelas Gusmal.
Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat Doni Monardo meminta seluruh kepala daerah bersatu dan optimis dalam menghadapi dan menanggulangi covid-19. Bagi pemerintah daerah agar dapat melibatkan instrumen pusat yang berada di daerah secara berintegrasi.
“Seluruh posko penanganan di daerah harus terintegrasi, semua data berada satu pintu (posko induk),” harap Doni Monardo.
Doni juga mengingatkan agar tidak adanya penerima bantuan yang menerima ganda. Karena itu setiap daerah diharapkan memiliki data yang akurat, sehingga bantuan ini tepat sasaran. Wewe
Baca Juga:
Facebook Comments