Padang, SuhaNews – Sekretaris Daerah Kota Solok, Drs. H. Syaiful A.,M.Si menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 serta Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar, Senin (12/12/22).

Kegiatan itu dihadiri Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A, Kepala Instansi Vertikal, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga: Gubernur Sumbar Terima DIPA Tahun Anggaran 2023 dan Penghargaan WTP Tahun 2021

Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 16 satuan kerja terpilih dan 19 Kabupaten/Kota se-Sumbar yang telah menerima dokumen TKD serta yang memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2021.

“Kegiatan ini merupakan awal rangkaian pelaksanaan APBN 2023,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Ini mencerminkan komitmen pemerintah agar alokasi APBN khususnya Sumbar dapat dilakukan lebih awal, dan proses kerja dapat dilakukan lebih dini sehingga mampu mendorong perekonomian regional sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat serta dapat mempercepat pemulihan ekonomi khususnya Sumatera Barat.

“Sekitar Rp100 Milyar sudah bisa dimanfaatkan untuk pengerjaan awal tahun 2023 nanti, sehingga pertumbuhan dan pergerakan ekonomi diharapkan menjadi lebih baik,” tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A mengatakan, dengan tema optimis dan tetap waspada, APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.

“Pada Tahun 2023, alokasi belanja negara di Provinsi Sumbar sebesar Rp31,01 Trilyun dengan rincian Transfer ke daerah 19,93 Trilyun dan belanja pemerintah pusat Rp11,08 Trilyun,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

APBN 2023, jelas Heru Pudyo Nugroho, masih tetap dirancang untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dari APBN.

Peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, tambah Heru Pudyo Nugroho, melaksanakan analisis atas kondisi fiskal dan ekonomi regional serta financial advisor di daerah. (Wewe)

Baca juga: Datangi Ketua DPD RI, GMPG Sampaikan Bom Waktu Jika Pemilu 2024 Dipaksakan