SuhaNews – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rendahnya akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat di tengah capaian naiknya status ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas.
Bank Dunia baru-baru ini merilis Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 % menjadi USD4.580 di 2022.
“Pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong Indonesia ditetapkan menjadi upper -middle income country seharusnya memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/07).
Namun sayangnya, kata Sultan, masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan dampak kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya akses sanitasi dan terbatasnya kebutuhan air bersih dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Menurut data yang kami peroleh, ternyata baru 20% rumah tangga masyarakat kita yang sudah terpenuhi kebutuhan air minum perpipaan. Demikian juga dengan akses dan kebutuhan sanitasi, cakupannya secara nasional baru terpenuhi 7.25% saja”, ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan Fasilitas tempat tinggal dan Kesehatan anggota keluarga yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat terpenuhi secara memadai. Jangan sampai, indikator kesejahteraan ini justru meragukan masyarakat atas capaian angka-angka ekonomi Pemerintah saat ini.
“Kami sangat mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi pemerintah selama ini. Tapi kami juga prihatin dengan realitas akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah. Kami berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih pada infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses sanitasi dan air bersih yang masih menjadi masalah sosial serius hingga saat ini”, tutupnya.
Berita Terkait :
- Apresiasi Ekonomi RI Naik Kelas, Sultan Minta Pemerintah Fokus Turunkan Angka Kemiskinan
- Sultan Minta Satgas Sawit Tidak Memberlakukan Pajak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
- 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Diputihkan, Sultan: Perburuk Citra Komoditas Sawit Indonesia
- Cangkang Sawit Indonesia Jadi Sumber Biomassa Di Jepang, Sultan Minta Rumus Penetapan Harga TBS Sawit Diperbaharui
- Sawit Hingga Kopi RI Ditolak Eropa, Sultan Minta Pemerintah Tetapkan Aturan Pertanian Berkelanjutan
- Minta Komoditas Sawit dan Karet Rakyat Kembali Diberikan Pupuk Bersubsidi, Sultan Singgung Tax Holiday Nikel
Facebook Comments