SuhaNews — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan sebagai Gubernur dengan kinerja sangat luar biasa dalam membangun daerah tertinggal. Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afimasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah, Selasa-Rabu (3-4/10/2023).

“Alhamdulillah, ini kado untuk Hari Jadi Sumbar yg ke 78, penghargaan ini adalah wujud komitmen dan kerja keras Pemprov Sumbar bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, serta dukungan dari Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan desa/nagari tertinggal,” ucap Gubernur Mahyeldi, yang dalam kegiatan itu juga didapuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili Gubernur se-Indonesia dalam membacakan Ikrar Pembangunan Desa/Nagari Tertinggal.

Mahyeldi mengaku, kinerja pengentasan nagari/desa tertinggal di Sumbar dalam dua tahun terakhir berjalan sangat baik, berdasarkan data IDM (Indek Desa/Nagari Membangun), awalnya tahun 2021 lalu masih ada 3 nagari/desa yang berstatus sangat tertinggal di Sumbar. Kemudian, pada tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal atau bisa diartikan 100 persen berkurang.

Kemudian untuk nagari/desa yang berstatus tertinggal, tahun 2021 lalu ada sebanyak 35 nagari/desa, pada tahun 2023 ini jumlah tersebut telah berkurang menjadi 25 nagari/desa, artinya secara persentase jumlah tersebut telah berkurang sebesar 29%.

Lalu untuk nagari/desa yang berstatus desa berkembang pada tahun 2021 lalu terdapat 415 desa berkembang, hingga tahun 2023 ini sekitar 28,19% dari jumlah tersebut berhasil diangkat statusnya, maka jumlah desa/nagari yang masih berstatus desa berkembang saat ini ada sebanyak 298 desa/nagari. Selanjutnya, nagari/desa yang berhasil dientaskan tersebut statusnya naik menjadi nagari/desa maju dan mandiri.

Sementara untuk desa/nagari yang berstatus maju dan mandiri, pada tahun 2021 lalu desa/nagari maju berjumlah 399 kemudian tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 486 atau telah mengalami peningkatan sebesar 21,80%.

Selanjutnya, untuk desa/nagari dengan status tertinggi atau desa mandiri. Kinerja luar biasa berhasil ditunjukkan oleh Pemprov Sumbar, tahun 2021 lalu jumlahnya baru ada sebanyak 76 desa/nagari mandiri. Pada tahun 2023, jumlah itu meningkat dengan sangat signifikan menjadi 226 desa mandiri. Artinya dengan adanya peningkatan sebesar 197,37% tersebut, maka dapat diartikan bahwa upaya percepatan pembangunan berbasis nagari tang dilakukan di Sumbar cukup berhasil.

Sebelumnya, dalam Rakor Nagari Tertinggal di Sumbar pada akhir Agustus lalu, Gubernur menekankan bahwa Pemprov Sumbar bertekad untuk melepaskan status tertinggal dari 25 desa/nagari di Sumbar pada tahun 2024. Kemudian, ia meminta seluruh pihak untuk bahu membahu agar seluruh desa/nagari di Sumbar bisa meraih status desa maju dan mandiri.

“Bung Hatta pernah mengatakan, bahwa berapa pun terangnya Obor di Monas, tetap tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita bertekad menghidupkan lilin di seluruh nagari/desa di Sumbar. Artinya, tidak ada lagi nagari/desa tertinggal di Sumbar dengan terus memenuhi kebutuhan SDM, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jangkauan internet,” ucap Gubernur lagi.

Rakornas Afirmasi PPDT di Palu sendiri digelar dalam rangka mendukung terlaksananya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023, sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Kepres) No.27 Tahun 2022, serta sebagai bentuk apresiasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas upaya pengentasan daerah tertinggal.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wapres RI Ma’ruf Amin tersebut, diserahkan penghargaan bagi dua Gubernur, dan satu Bupati Daerah Tertinggal, yang dinilai berkerja sangat luar biasa dalam pelaksanaan program PPDT. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, 15 Gubernur, 62 Bupati, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah. (*)