Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp31,01 triliun pada belanja pemerintah tahun 2023. Jumlah tersebut tertuang dalam DIPA Sumbar yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Sumbar.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar menjelaskan dari jumalah Rp31,01 triliun dengan distribusi untuk belanja negara pemerintah pusat sebesar Rp 11,08 triliun melalui belanja Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga kepada 639 Satker dari 41 Kementerian/Lembaga, dan sebesar Rp19,93 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 20 Pemerintah Daerah se Sumbar dengan rincian DAU 13,03 Triliun, DBH 6,52 Triliun, DAK 1,46 Triliun, DID 0,13 Triliun, Dana Desa 0,91 Triliun.

Kegiatan penyerahan DIPA mencerminkan komitmen Pemerintah agar alokasi APBN khususnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan lebih awal.

DIPA telah terima, Gubernur minta setiap satuan kerja dapat segera melakukan proses pengadaan lebih awal mulai dari lelang hingga penandatanganan kontrak terutama untuk belanja modal sehingga mampu mendorong perekonomian regional yang manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Sumbar.

“Mari kita tempatkan APBN sebagai instrument stabilisasi utk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan,” ajak Mahyeldi.

APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting dan menangani bencana.

Manfaatkan APBN ini, agar mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan utama, yaitu:

1. Penguatan kualitas SDM.

2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru

5. Revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi.

6. Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi

“Kita berharap seluruh pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Daerah agar mengendalikan secara detail belanja yang ada dan tidak terjebak dalam rutinitas serta memperbesar pembelian produk dalam negeri utamanya produk UMKM,” harapnya.

Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskal tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang serta diarahkan untuk mendukung peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Perlu saya ingatkan, Bapak Presiden menginginkan kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita perhitungkan, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” terangnya.

Selain penyerahan DIPA Tahun 2023, pada kesempatan itu juga akan diserahkan penghargaan piagam dari Menteri Keuangan kepada 19 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil mencapai opini WTP atas LKPD 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

Termasuk penghargaan plakat kepada 16 pemerintah daerah yang telah mempertahankan capaian opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah audited tahun 2021.

Gubernur Mahyeldi inginkan hasil audit BPK berstatus WTP tetapi yang sangat penting bagaimana APBN dan APBD bisa betul betul bermanfaat, menjadi instrumen keuangan pusat dan daerah didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

“Kedepannya kita tetap harus menggunakan APBN dan APBD secara bertanggung jawab. Karena saat ini inflasi dunia yang sangat tinggi, distruksi harga pangan, harga minyak, harga energi dan kenaikan suku bunga,” sebut Mahyeldi.

Kembali Gubernur Sumbar mengingatkan, untuk tidak terlena atas pencapaian WTP ini, berpuas diri, tantangan hari ini dan ke depan sangat sangat rumit dan dari sisi keuangan negara dan daerah jelas tantangan yang tidak mudah, APBN dan APBD harus tetap berfungsi sebagai penjaga bangsa dan negara yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Pada kesempatan itu Gubernur Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengedepankan profesionalisme, tansparan dan konsisten.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho, SE, MBA mengatakan satuan kerja (satker) untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan.

Meskipun kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak namun kondisi ekonomi Indonesia merupakan yang

“Namun kita harus tetap waspada dan berhati-hati, keadaan saat ini ekonomi global sedang tidak dalam kondisi yang normal, kita semua harus memiliki sense of crisis, harus siap mengantisipasi segala kemungkinan,” ucapnya.

Perekonomian Sumbar melanjutkan tren pemulihan ekonomi pada triwulan III 2022. Perekonomian Sumbar tumbuh 4,54 persen (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang mengalami pertumbuhan pada level 3,32 persen (yoy).

“Meski menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Sumbar tahun 2023, diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat,” ujarnya.

Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan, yaitu penguatan kualitas SDM, Akselerasi sistem perlindungan sosial, Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, Pembangunan untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, Revitalisasi industri dan Pemantapan reformasi dan birokrasi serta regulasi.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati dan Walikota se Sumbar, Forkopimda Sumbar serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.Rel