Sawahlunto, SuhaNews – Pemko Sawahlunto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota itu telah bergerak menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyampaikan Pemko sudah melaksanakan High Level Meeting atau Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis 16 Februari 2023 dengan Forkopimda dan instansi terkait untuk membahas langkah-langkah mencegah adanya permasalahan dalam ketersediaan dan stablitas harga pangan yang secara nasional berpengaruh pada inflasi.

Baca juga: Pemko Padang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Sejumlah Pasar di Padang

“Kita menyampaikan terima kasih kepada jajaran Forkopimda untuk berbagai informasi dan saran-saran yang disampaikan. Seluruh masukan tersebut sudah dibahas dan kita langsung mengarahkan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjutinya,” kata Wali Kota Deri Asta.

Wali Kota Deri menyebut kondisi saat ini di Sawahlunto ketersediaan dan stabilitas harga pangan masih aman, artinya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.

“Memang di pasar telah ada kenaikan, terutama pada komoditas bahan pangan seperti beras dan cabe. Namun kenaikan harga itu masih terkendali,” kata Wali Kota Deri Asta.

Meski kenaikan harga saat ini dinilai masih aman, Wali Kota Deri mengingatkan perangkat daerah terkait agar tidak lengah dan tetap memprioritaskan strategi antisipasi jika suatu saat mendadak terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali.

Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Dr.dr. Ambun Kadri, MKM, menyampaikan rangkuman dari beberapa usulan Forkopimda, seperti Ketua DPRD Eka Wahyu yang menyarankan agar pekerjaan-pekerjaan fisik proyek pembangunan dapat dipercepat pelaksanaannya.

“Hal itu karena DPRD Sawahlunto memandang pelaksanaan proyek pembangunan terutama pekerjaan fisik itu akan berpengaruh besar pada perputaran ekonomi masyarakat, yakni dari tenaga kerja, bahan material dan lain-lain,” kata Sekda Ambun.

Sekda Ambun Kadri melanjutkan dari Kapolres Sawahlunto yang diwakili Wakapolres Kompol Asnomi Nanda memberikan saran supaya kalau Pemkot melaksanakan operasi pasar maka penyelenggaraannya disebar ke desa-desa yang tidak memiki pasar.

“Pemantauan Polres di lapangan menemukan bahwa jika operasi pasar dilaksanakan di tempat yang dekat dengan pasar maka menimbulkan gesekan dengan pedagang dan pemilik toko yang ada di pasar itu. Dikarenakan di Sawahlunto wilayah yang kecil dan pembeli yang sedikit, maka kalau ada operasi pasar di pasar tersebut maka pedagang merugi karena pembeli lebih memilih operasi pasar daripada membeli pada pedagang,” ujar Sekda Ambun menjelaskan.

Kemudian disampaikan Sekda Ambun Kadri, dari Dandim 0310/Sawahlunto Sijunjung Letkol (Inf) Endik Hendra Sandi mengusulkan agar Pemkot lebih intensif mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk menanam holtikultura (sayur dan buah) pada lahan dan pekarangan kosong di sekitar rumah.

“Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Sawahlunto yang diwakili Kasi Datun Hendrio Suherman menyatakan siap mendukung pengendalian inflasi daerah melalui pendampingan dan pengawasan dari aspek hukum,” kata Sekda Ambun. (Prok)

Baca juga: BAP DPD RI Sorot Ketimpangan di Aceh Saat Rapat dengan Kajati