SuhaNews – Tiktoker Bima Yudha yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung dilaporkan polisi dan keluarganya dikabarkan mendapat tekanan dari Gubernur Lampung. 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik akan membunuh iklim komunikasi publik. Sikap anti kritik juga hanya akan mengabadikan status quo. 

“Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata LaNyalla, Selasa (18/4/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak memeriksa Pemerintah
Provinsi Lampung terkait anggaran untuk infrastruktur jalan. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di berbagai daerah.

“Jadi apakah kritik akun @awbimaxreborn terhadap infrastruktur tersebut benar
atau hoax semata. Makanya KPK bisa bergerak di situ. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di level-level Pemda. Dan jalan-jalan yang separo bagus dan separo rusak itu terbukti di beberapa daerah,” tukas dia.

Ditegaskan LaNyalla, arogansi yang
dipertontonkan Pemprov dan Gubernur Lampung hanya memperlihatkan sikap anti kritik dan anti demokrasi.

“Jika setiap kritik dianggap sebagai berita hoax dan anti pemerintah, akan melahirkan sikap apatis yang berdampak pada kemunduran dan maraknya kebobrokan serta semakin tingginya dugaan korupsi,” paparnya.(*)

Berita Terkait : 

• Apresiasi Warung Pancasila, Ketua DPD RI Dorong Kolaborasi KADIN, HIPMI dan Pemkot Bangun Surabaya
• Datangi Rumah Sakit Unair, LaNyalla Cek Kesehatan untuk Syarat DPD RI
• Ketua DPD RI Tolak APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat China
• Musrenbang Jatim, LaNyalla Singgung Dana Hibah dan Apresiasi Bupati Magetan dan Pasuruan
• Polemik KPK, LaNyalla : Jangan Lagi Digoreng Jadi Cicak vs Buaya
• LaNyalla Minta Penyidik Masuk Usut Skandal Rp349 T
• Piala Dunia U-20 Batal Digelar, LaNyalla Minta Transparansi Dana Senilai Rp500 M
• LaNyalla Desak Skandal Pajak Diusut Transparan dan Jangan Takut-Takuti Rakyat