SuhaNews – Kementerian Agama (Kemenag) bersama BPK melaksanakan Entery Meeting Interim Laporan Keuangan 2024, kinerja pelaksanaan ibadah haji, kinerja BPJPH, PDTT Pendapatan dan Belanja RS Haji, Pendahuluan kepatuhan haji dan kinerja beasiswa Indonesia Bangkit. akuntabilitas

Entry Meeting ini berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Tampak hadir Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, Dirjen Pendis Abu Rokhmat, Dirjen Bimas Kristen Jeane M Tulung, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Kabalitbang, Suyitno, Kepala BPJPH, Aqil Ihram, Rektor UIN Syarif Hidyatullah, Asep Saefuddin Jahar, dan pejabat lainnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menyampaikan bahwa acara ini merupakan momen penting bagi semua untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja di seluruh bidang yang menjadi fokus pemeriksaan BPK RI.

“Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembangunan bidang agama secara moral dan administratif sehingga harus tetap terus menjaga transparansi dan akuntabilitas,” kata Hilman Latief mewakili Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani.

“Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 M/1445 H sudah berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk juga pengendalian pelaksanan keuangan operasional haji dan kinerja yang harus dijalankan dengan tepat waktu dan akurat,” sambung Hilman Latief.

Menurut Hilman Latief, pemeriksaan interim ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, kata Hilman Latief, mengenai kinerja BPJPH, sebagai badan yang berperan penting dalam pengelolaan jaminan produk halal di Indonesia, pemeriksaan ini akan membantu menilai sejauh mana efektivitas layanan yang telah diberikan.

“Kita harus terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BPJPH dalam melayani kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal,” ajak Hilman Latief.

Lebih jauh, Hilman Latief menjelaskan bahwa Industri halal saat ini telah menjadi salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan laporan State of The Global Economy (SGIE) 2023, Indonesia telah naik peringkat sebagai negara ketiga dalam industri halal. Sejak berdirinya BPJPH di bawah Kementerian Agama di Tahun 2017, telah tercapai lebih dari 1.964.264 sertifikat halal atau 5.172.383 juta produk yang telah bersertifikat halal, melebihi target yang ditetapkan.

“Ini adalah bukti nyata bahwa industri halal kita akan dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi. Selain itu, sudah terdapat 150 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang melakukan registrasi di platform SIHALAL untuk di-rekognisi oleh BPJPH,” papar Hilman Latief.

Hilman Latief juga menyampaikan bahwa saat ini juga BPK melaksanaan audit atas pendapatan dan belanja RS Haji yang saat ini sudah dikelola oleh UIN Jakarta.

“Saya berharap pemeriksaan ini dapat memberikan evaluasi yang mendalam dan objektif, serta membantu untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” papar Hilman Latief.

Selain itu juga, jelas Hilman Latief, BPK RI akan melakukan audit terkait program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang merupakan salah satu program strategis dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Islam di Indonesia. Pemeriksaan pendahuluan pada program BIB ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerima beasiswa sehingga tepat sasaran.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Kementerian Agama telah dilaksanakan dengan benar, sesuai aturan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap kerja sama yang baik antara Kementerian Agama dan BPK RI dapat terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Hilman Latief.