KPK Sosialiasikan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di DPRD Kab Solok

KPK
Arosuka, SuhaNews – DPRD Kabupaten Solok menggelar rapat bersama dengan KPK RI untuk Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Kamis, 30 September 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok di Arosuka.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dodi Hendra ini diikuti oleh Wakil Ketua Ivoni Munir dan Lucki Efendi, anggota DPRD, KPK RI Arif Nurcahyo dan Plt Sekwan Zaitul Ikhlas.

Ketua DPRD Dodi Hendra mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim KPK RI untuk memberikan melakukan sosialisasi Program Pencegahan Korupsi terintegrasi  dengan DPRD Kab. Solok.

Baca juga: Kunjungi Kota Solok, Tim KPK RI Disambut Wawako

“Bengkak Pipinya terkena Siput, Pelaku belum ditangkap,datang KPK janganlah takut, kalau tak salah tak akan tertangkap” Beli napan berisi nasi,bmakan berdua biar mesra, mari kita lawan Korupsi, agar rakyat sejahtera,” ujar Dodi Hendra saat membuka rapat tersebut.

Sementara Pembicara dari KPK RI Arif Nurcahyo menjelaskan bahwa unsur korupsi berupa SPG (Suap, Pemerasan dan Gratifikasi) pada dasarnya unsurnya  sama yaitu ada pihak Pemberi dan Pihak penerima yang subjek hukumnya adalah para penyelenggara Pemerintahan termasuk ASN dan DPRD.

“Suap menyuap unsurnya sama yaitu ada pihak Pemberi dan Pihak penerima yang objeknya berupa uang,barang, fasilitas lainnya,” ujar Arif Nurcahyo.

Pemerasan pihak yang aktif, jelasnya, adalah pihak penerimanya yang bisa menentukan harganya dan adanya permintaan sepihak dari penerima (Pejabat ), bersifat memaksa dan juga bersifat penyalahgunaan kekuasaan.

“Grafikasi berupa semua pemberian baik  uang, barang, fasilitas, yang diterima dalam bentuk tunai atau non tunai yang intinya yang berhubungan dengan jabatan dan tidak perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak kadang-kadang tanpa disadari,” tambah Arif Nurcahyo.

BACA JUGA  Update Data EMIS, Kemenag Bukittinggi Gelar NGOPI

SPG ini, jelas Arif Nurcahyo bisa dikenakan sanksi pidana penjara dari 4 thn sampai seumur hidup, juga sanksi berupa denda. Cara untuk menghilangkan sanksi pidananya yaitu menolaknya atau diterima  dan diserahkan atau dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima.

“Berdasarkan laporan tersebut pelapor akan dilindungi oleh negara berdasarkan UU,” tambah Arif Nurcahyo.

Fokus Koordinasi Pencegahan Korupsi fokus pada Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)  Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Berdasarkan Jenis Tipikor berdasarkan UU No.31/1999 Jo UU No 20/2001 Korupsi dirumuskan dalam 30 Jenis Tipikor yang dikelompokkan menjadi tujuh Jenis Besar yakni 1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Suap Menyuap 3. Penggelapan dalam Jabatan 4. Pemerasan, 5. Perbuatan Curang, 6. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan, dan 7. Gratifikasi. (Wewe)

Baca juga: KPK Lakukan Monev, Arief Nurcahyo: Berikan Informasi Yang Benar

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaKhidmat, Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Kemenag Kab.Solok
Artikel berikutnyaAngin Kencang Robohkan Rumah Gadang di Koto Laweh Lembang Jaya Kab.Solok