Libatkan Unand, Ranperda Hari Jadi Agam Dibahas dalam Sidang Paripurna

ranperda
Lubuk Basung, SuhaNews – Pemerintah Kabupaten Agam berencana menetapkan hari jadinya. Proses penetapan hari jadi ini bekerjasama dengan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas.

“Pemerintah Kabupaten Agam bekerjasama dengan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas telah melakukan kajian secara holistik dengan pendekatan penelitian sejarah,” ujar Wakil Bupati Kabupaten Agam, Irwan Fikri, SH Dt. Parpatiah, Senin (9/8) pada sidang paripurna DPRD Agam.

Baca juga: Wawako Solok Sampaikan Nota Penjelasan Wako Atas Ranperda RPJMD 2021-2026

Wabup Irwan Fikri menyampaikan nota penjelasan bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Agam tentang alternatif momentum Hari Jadi Agam.

Hasil kajian ini, jelas Irwan Fikri, dibahas dalam dalam Focus Grup Discussion (FGD) dan diuji pada seminar yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. FGD melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat.

“Dari beberapa alternatif yang didaparkan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas beserta argumen yang melandasinya, akhirnya kita menyepakati Hari Jadi Agam adalah tanggal 29 Januari 1665 Masehi atau 12 Rajab 1075 Hijriah,” terang Irwan Fikri.

Secara detail, jelas Wabup, tahapan penelusuran Hari Jadi Agam beserta argumen yang melandasinya termuat dalam Naskah Akademis Ranperda Hari Jadi Agam.

Di hadapan anggota legislatif, Wabup Agam mengatakan, hari jadi mempunyai makna yang penting bagi daerah. Hari jadi merupakan bahan refleksi perjalanan eksistensi suatu masyarakat dalam dinamika peradaban dalam suatu wilayah.

“Hari jadi juga dapat dijadikan titik tolak dan momentum evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hari Jadi Agam adalah pengakuan terhadap peristiwa sejarah yang dapat menunjukan keberadaan wilayah Agam beserta masyarakatnya,” ucap wabup.

Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Novi Irwan Nahar menyebutkan, proses penyusanan Ranperda Tentang Hari Jadi Agam telah melalui beberapa tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BACA JUGA  Kasus Covid-19 Kota Solok sudah 2170, 1 Lagi Meninggal Dunia

“Selanjutnya, setelah mendengarkan nota penjelasan bupati, maka akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya dan dibahas bersama-bersama di DPRD Agam,” ujar Novi Irwan Nahar. (*)

Baca juga: Bupati Solok Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RPJMD tahun 2021-2026

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaKapolres Solok Serahkan Kunci Bedah Rumah oleh Baznas di Saok Laweh
Artikel berikutnyaGubernur Sumbar Tandatangani Prasasti Pembangunan Kantor Wali Nagari Andaleh