Sijunjung, SuhaNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menandatangani “Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Kamis (5/1/23).di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat 

Penandatanganan MoU ini terkait dengan sistem merit, sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi.

Baca juga: MoU dengan PLN, Kemenag Padang Panjang Bahas Pemakaian Listrik Baralek

MoU ini ditandatangani oleh Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. Nota Kesepahaman juga dilakukan antara Kepala BKPSDM Sijunjung Riky Mainaldi Neri dan Kepala BPSDM Provinsi Jabar Yulia Dewita.

Penandatanganan MoU ini jga dihadiri oleh Asisten III Setdakab Sijunjung, dr.H. Edwin Suprayogi,M.Kes, Kepala Bappeda, Dra Yuni Elvisa,MT, Kadis Nakertrans, Khamsiardi, S.STP, M.Si, Kadis Kominfo, David Rinaldo, S.STP, Plt Inspektur Daerah, Rahmat Ronalsi Rosman,S.STP, M.Si, Sekretaris BKPSDM, Medi,SH, Kabag Tapem, Roni.S,S.STP, Kabag Organisasi, Wandri Fakhrizal,SH.

Kemudian, Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pensiun BKPSDM, Nasirun,SP, , Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan Setdakab, Andril,S.Kom, Fungsional  Umum BKPSDM, Jedra Sudirman, S.STP, M.Han, dan Ajudan Bupati, Ikhsan Maulana.  Selain itu, Ketua dan Sekretaris Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik) Kabupaten Sijunjung, Saptarius (Wartawan Utama) dan Fajar Seftrian.

“Pemkab Sijunjung dan Pemprov Jabar sudah melakukan penandatanganan MoU, mudah-mudahan ke depannya sistem merit di Pemkab Sijunjung dapat diterapkan secara maksimal,” ujar Bupati Sijunjung Benny Dwifa. 

Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil menyambut baik kunjungan dan MoU dengan Pemkab Sijunjung. Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan bahwa kunci kesuksesan dari sistem merit di Jawa Barat adalah komitmen pimpinan.

“Karena kita akan mencari yang terbaik dari yang baik, dan akhirnya nanti pimpinan yang akan memilih. Jadi kita mengusulkan 3 yang terbaik, nanti pimpinan/PPK yang akan memilih dari ketiga tersebut sehingga dibutuhkan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan sistem merit ini,” jelas Kang Emil. 

Selain komitmen pimpinan, jelas Ridwan Kamil, hal pertama yang perlu dibangun adalah sistem Big Data. Di Jawa Barat, Sistem ini berupa SIAP JABAR (Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat). Ketika big data sudah terbangun, BKD dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat yang dilayani lalu dibandingkan dengan PNS.

Setelah dianalisis, jelas Kang Emil, ternyata terdapat kesenjangan generasi antara masyarakat dengan PNS yang ada. Masyarakat didominasi oleh generasi milenial sedangkan PNS banyak yang akan pensiun sementara kita tidak bisa merekrut dalam jumlah banyak.

“Dibutuhkan percepatan, caranya adalah dengan sistem merit, kita bangun pola karir dengan manajemen talenta ” ungkapnya. 

Selain itu, pencapain tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi luar biasa tiga pilar yang saling bersinergi, yaitu BKD, BPSDM dan Biro Organisasi.

Pada penilaian penerapan Sistem Merit 2022, jelas Kang Emil, Provinsi Jabar dinilai sudah mengimplementasikan pengelolaan SDM aparatur dengan mengedepankan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi terbaik. 

“Yang mana berdampak pula pada signifikasi meningkatnya kinerja organisasi Pemdaprov Jabar melalui Indeks RB dan SAKIP dengan kategori A yang telah diperoleh dari Menpan RB,” tambah Ridwan kamil.  (Dicko/Wewe)

Baca juga: Masalah Hukum, Bupati Agam dan Kejari Tandatangani MoU