Pitalah, SuhaNews – Bertempat di ruang pertemuan Nagari Pitalah, Jumat (5/7) Musyawarah Nagari (Musna) Pitalah dihadiri oleh Sekretaris Camat Batipuh Kepala Yulia Wastini , Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan BappedaLitbang Edward Dt Tanama, Forkopimca Kecamatan Batipuh, Kepala UPT Batipuh, BPRN Nagari Pitalah, KAN Pitalah, kader PKK, kelompok tani, kepala sekolah, pendamping desa dan kecamatan, direktur Bumnag, serta Yonarlis, anggota DPRD terpilih Kabupaten Tanah Datar.
Ketua BPRN Najamudin Dt Jo Pangulu menyampaikan bahwa Musyawarah Nagari ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Jorong yang telah dilaksanakan sebelumnya. Wali Nagari Pitalah, Kamili Dt Marajo, menambahkan bahwa Musyawarah Nagari Pitalah yang dilaksanakan oleh BPRN Nagari Pitalah ini telah dimulai dengan Musyawarah Jorong dan berjalan dengan baik. Musyawarah ini didasarkan pada prioritas perencanaan yang bersumber dari pendapatan nagari, dana desa/nagari, pajak bagi hasil, alokasi dana nagari, dan bunga bank.
Dana desa tidak bisa digunakan sesuai keinginan, tetapi harus mengikuti pedoman dari Menteri Desa yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, stunting, dan perkembangan kecerdasan anak. Kader PKK menjadi garda terdepan dalam mengatasi kemiskinan dan kesehatan melalui kegiatan posyandu.
Kepala Bapedalitbang, Edward Dt Tanama, menyampaikan pentingnya meluangkan waktu untuk kepentingan masyarakat, yang berjumlah sekitar 1800 warga Pitalah. Ia menekankan perlunya menyusun Rencana Pembangunan Nagari Pitalah tahun 2025 dan daftar usulan untuk pembangunan tahun 2026, yang harus disahkan paling lambat 31 Desember 2024. Prioritas pembangunan meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan stunting, serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanggulangan bencana.
RPJMD 2025-2029 diharapkan mampu menghapus kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran dan stunting, serta memastikan tidak ada lagi remaja yang kekurangan darah. Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran akan bahaya merokok yang sering dimulai dari keluarga miskin.
Edward Dt Tanama menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya berada pada pemerintah karena keterbatasan keuangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan iuran untuk kepentingan bersama. Pendamping desa juga berperan penting dalam memverifikasi kegiatan RKP dan memastikan keberhasilan program-program nagari.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Nagari Pitalah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Andra
Berita Terkait :
Facebook Comments