Penertiban PKL Lapau Panjang Cimpago Pantai Padang Didukung Legislator

penertiban
Padang, SuhaNews –  Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lapau Panjang Cimpago (LPC) Pantai Padang,yang dilakukan Satpol PP mendapatkan dukungan dari Lagislator dan pengamat perkotaan.

Salah satunya dari pengamat perkotaan yang juga pengacara, Miko Kamal. Menurutnya, penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah berada di trek yang benar.

Baca juga: PKL Masih Langgar Aturan di Pasar Raya Barat Padang

Penertiban dilakukan guna menciptakan keteraturan itu adalah hukum. Sedangkan hukum harus ditegakkan. Maka sudah menjadi kewajiban petugas untuk melakukan penegakan aturan.

“Hukum harus ditegakkan, apabila Hukum tidak ditegakkan maka banyak orang lain yang dirugikan karena tidak ada ketertiban,” ungkap Miko Kamal.

Miko Kamal sangat menginginkan Satpol PP untuk tidak patah semangat dalam melaksanakan tugas dan tidak merasa keder dengan perlakuan yang ditunjukan oknum pedagang.

“Secara pribadi berharap, Satpol PP jangan patah semangat. Tidak takut melakukan tindakan-tindakan yang itu sudah benar secara hukum, karena manfaatnya jauh lebih besar ketika hukum ditegakkan dan itu bermanfaat bagi orang banyak,” katanya.

Dirinya juga mengingatkan Satpol PP agar selalu mengawasi tempat-tempat yang sudah ditertibkan dan berharap tidak ada pembiaran.

Selain itu, dukungan juga datang dari legislator di Kota Padang. Anggota Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial menyayangkan insiden yang terjadi antara Satpol PP dengan PKL Pantai Purus. Dijelaskannya bahwa LPC dibuat dari dana CSR berbagai perusahaan yang ada di Padang. Tujuan dibangunnya LPC untuk menghilangkan PKL yang berjualan di pantai. Karena keberadaanya dinilai tidak baik dengan payung cepernya.

“Maka seharusnya, sesuai Perda Trantibum Kota Padang yaitu Perda 11 tahun 2005, sudah jelas fasilitas umum dilarang untuk berjualan, kecuali ada dasar hukum dari lokasi tersebut,” ungkap Budi Syahrial.

BACA JUGA  Pemko Padang Panjang Terima 16 Sertifikat dari Kementerian ATR/BPN

Dalam kondisi ini sesuai Perda 11 tahun 2005 tentu satpol PP melakukan penertiban karena telah terjadinya pelanggaran.

“Satpol PP tentu melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya,” ungkap Budi Syahrial. Rel

Baca juga: Satpol PP Siagakan 80 Personil Jaga Ketetiban Kawasan Pantai Padang

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakBupati Solok Ikuti Pawai Alegoris Perayaan HUT RI Ke-77
Artikulli tjetërBawaslu dan OPD Kabupaten Agam Teken MoU