SuhaNews. Ratusan pendemo dari berbagai sekolah swasta di Sumbar yang tergabung kedalam Kelompok Badan Musyawarah Peguruan Swasta (BMPS) bergerak dengan pengawalan Patwal Polresta Padang pada Rabu (29/07) mendatangi kantor gubernur Sumbar untuk menuntut keadilan, sebab merasa terdiskriminasi akibat sedikitnya jumlah murid swasta karena kebijakan pemerintah.
“Kita menuntut hak kita. Dengan ditambahnya rombel (rombongan belajar) siswa di negeri artinya pendzoliman terhadap swasta. Kalau murid tidak ada bagaimana kami mengajar,” ungkap salah satu pendemo, yang juga merupakan kepala sekolah swasta di Bukittinggi, Zamril saat ditemui Suhanews.
Lebih lanjut dikatakan Zamril bahwa aksi ini adalah aksi damai. Menyampaikan aspirasi. “Kami tidak akan anarkis, kami pendidik. Kami hanya menuntut hak karena termarginalkan,” ujarnya.
Rombel 36 orang itu sudah maksimal. Namun, sekarang dipadatkan menjadi 40 orang satu rombel. Kami meminta cabut edaran dinas pendidikan Sumbar dan kembalikan pada aturan permendikbud 22 tahun 2016.
Lebih lanjut Zamril mengatakan jangan abaikan hak sekolah swasta. Kenapa dulu bisa berdampingan dan sekarang seolah membunuh sekolah swasta.
“Keputusan yang terjadi bahkan pihak swasta tidak dibawa ikut serta dalam memutuskan kebijkan tersebut,” ungkapnya.
Zamril menuturkan dari jumlah biasa sekolahnya menerima 250 siswa tiap tahun, tapi sekarang cuma 105.ungkapnya.
reporter :Â Dedi editor :Â Moentjak
BACA JUGA :
Facebook Comments