SuhaNews – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana renovasi puluhan ribu gedung sekolah se-Indonesia.

Menurut Sultan, hal ini membuktikan bahwa Pak Prabowo memiliki concern dan kebijakan yang pro pengembangan sumber daya manusia. Sarana dan fasilitas pendidikan merupakan elemen penting pendidikan yang selalu dikeluhkan oleh pengelola sekolah di daerah selama ini.

“Kami mengapresiasi dan respect terhadap political Will Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada isu pendidikan dan pengembangan SDM di daerah. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas harus ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan aman”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/08).

Sultan berharap, insentif fiskal pemerintah tersebut dapat meningkatkan semangat pemerintah daerah dalam mengembangkan lembaga pendidikan dasar dan menengah di daerah. Tidak perlu lagi ada kewajiban kontribusi orang tua murid untuk biaya pembangunan gedung sekolah.

“Selama ini kami menemukan banyak sekali lembaga pendidikan sekolah negeri yang masih memberlakukannya pungutan pembangunan gedung sekolah. Kalau gedung sekolah rusak, lantas bagaimana dengan fasilitas lainnya?” Tanya Sultan.

Oleh karena itu, kata bakal calon ketua DPD RI itu, ke depan kami harap pemerintah juga memperhatikan fasilitas pendidikan di sekolah. Seperti teknologi komputer dan internet.

“Banyak sekali sekolah dasar hingga menengah yang tidak memiliki laboratorium komputer. Padahal peserta didik sangat membutuhkan media dan teknologi pendidikan yang memadai untuk dapat berkembang dan bersaing di era digital”, tegas Sultan.

Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan renovasi terhadap puluhan ribu sekolah pada 2025. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 20,3 triliun pada RAPBN 2025.

“Revitalisasi sekolah telah disetujui oleh Presiden Terpilih dengan anggaran Rp 20,3 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (27/8/2024).