Wakil Bupati Pesisir Selatan Divonis 1 Tahun Penjara

Suasana sidang Wakil Bupati Pesisir Selatan

SuhaNews – Sempat ditunda pembacaan vonis  terdakwa kasus perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim  di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, Jumat (13/3/2020).

Sebagaimana dilansir Langgam.id, sidang putusan ini dihadiri ratusan simpatisan dan keluarga dari Rusma Yul Anwar yang duduk di kursi pesakitan mengenakan kemeja putih bercorak serta celana berwarna hitam.

Dalam dakwaan pertama terkait izin lingkungan dan membuat kegiatan tanpa izin lingkungan, majelis hakim memutus Rusma Yul Anwar tidak bersalah. Putusan itu membuat suasana sidang riuh dengan mengucapkan takbir.

Namun, suasana berubah ketika majelis hakim membacakan putusan di dakwaan kedua. Rusma divonis bersalah melanggar pasal 109 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Gutiarso didampingi hakim anggota Agus Komarudin dan Khairuddin.

Putusan tersebut membuat suasana ruang sidang berubah histeris. Keluarga dan para simpatisan menangis mendengar vonis penjara. Sidang pun ditutup tanpa diperintahkan hakim untuk melakukan penahanan badan terhadap Rusma.

Terdakwa tidak menerima putusan ini, dan memutuskan banding. Penasehat Hukum Terdakwa, Vino Oktavia segera menyiapkan segala sesuatunya untuk banding ini.

Vino mengaku terkejut dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab, dakwaaan JPU menyoal kegiatan yang dilansungkan terdakwa wajib Amdal Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Hakim memiliki pendapat sendiri. Jadi pertimbangan dan keputusan hakim berbeda dengan surat dakwaan JPU.

“Kami tidak pernah melakukan pembelaan dengan amdal,” jelas Vino.

Hakim berpendapat sendiri wajib amdal katanya karena berada di kawasan hutan lindung.

Sementara Kasi Pidum Kejari Pesisir Selatan Hafiz Kurniawan mengatakan bahwa penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan. Hakim tidak memerintahkan JPU untuk segera melakukan penahanan.

“Dalam putusannya, hakim tidak memerintahkan ke kami selaku JPU untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa,” ujar Hafiz.

Sumber: langgam.id

Baca Juga:

Facebook Comments

loading...