Solok, SuhaNews – Wakil Wali Kota (Wawako) Solok, Ramadhani Kirana Putra menerima Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023, Di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar, Senin (8/1/24).
Anugerah tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.
Baca juga: Nilai Tertinggi Pelayanan Publik, Bupati Solok Terima Penghargaan dari Ombudsman RI
Dalam penilaian Ombudsman Tahun 2023, Kota Solok meraih predikat hijau kategori ‘B’ dengan nilai 84,88. Penilaian dilakukan di Unit layanan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
Penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh Irwasda Sumbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Instansi Terkait, Walikota dan Bupati se-Sumatera Barat.
Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, beserta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar yang telah bekerjasama dalam hal peningkatan pelayanan publik
“Pada Tahun 2023 ini, nilai kab/kota di Sumbar sampai di angka 95, itu merupakan upaya luar biasa yang patut kita syukuri. Semoga tahun ini kita berjuang bersama-sama menerima penghargaan dari pimpinan pusat ombudsman,” jelas Yefri Heriani.
Ke depan, tambah Yefri Heriani, seluruh kabupaten dan kota agar mempersiapkan upaya perbaikan pelayanan publik tidak hanya karena dinilai, namun merupakan kewajiban kita semua.
“PR terakhir kita bagaimana integritas kita dalam melakukan pelayanan publik menjadi yang terpenting,” jelas Yefri Heriani.
Adapun Mal Administrasi yang ditemukan selama penilaian, papar Yefri Heriani, seperti tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan prosedur yang berlarut, penerimaan imbalan serta tindakan yang tidak patut.
Sampai saat ini, sudah 10 kab/kota di Provinsi Sumbar yang bekerjasama dengan ombudsman, semoga ke depan 9 daerah lainnya juga melakukan kerjasama sehingga seluruh kab/kota di Sumbar bekerjasama dengan ombudsman.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik salah satu target utama Pemprov Sumbar. Pemprov telah memiliki Dashboard Pembangunan Sumatera Barat dan itu terbuka untuk seluruh pihak.
“Mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi setiap kabupaten dan kota karena saat ini tidak ada lagi yang mesti ditutup-tutupi,” ujar Buya Mahyeldi.
Gubernur mengajak seluruh bupati dan wako menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan prima, kolaboratif government. Bersinergi dan berkolaborasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Toni/Wewe
Facebook Comments