Jakarta, SuhaNews – Bupati Solok mengikuti pertemuan Program Sekolah Rakyat yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemensos RI, Senin (21/04/2025) di Gedung Konvensi TMP Kalibata Jakarta.

“Ini merupakan agenda pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Bupati Solok, Jon Firman Pandu.

Dalam pertemuan ini, Bupati Solok Jon Firman Pandu didampingi oleh Ketua TP-PKK Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekda Medison, dan beberapa Kepala OPD.

Baca juga: Pemkab Solok Survey Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Kehadiran Bupati Solok bersama staf difasilitasi oleh tim teknis baik dari Kementerian Dalam Negeri Fajar, Kementerian Sosial Heru, dan Kementerian PUPR Agnes.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan pentingnya kesiapan legalitas lahan dalam mendukung program Sekolah Rakyat tersebut.

“Pemerintah Daerah harus mengetahui syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat mulai dari kesiapan infrastruktur, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, ketersediaan tenaga pendidik, hingga dukungan anggaran,” tambah Jon Firman Pandu.

Pihak Kementerian Sosial memberikan masukan dari sisi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Kementerian Dalam Negeri mendukung dari sisi kebijakan daerah dan tata kelola.

Bupati Solok menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagai langkah awal dari komitmen serius Pemerintah Daerah Kabupaten Solok  dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang terjangkau layanan pendidikan formal.

“Pemerintah Kabupaten Solok akan memulai program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru. Ini merupakan bentuk keseriusan kita untuk membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok. Apa yang kurang, apa yang dibutuhkan akan segera kita selesaikan,” tegas Bupati Jon Firman Pandu.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

“Program Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk anak-anak keluarga miskin yang masuk ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi dengan mengusung kurikulum formal, pendidikan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” papar Jon Firman Pandu.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap, dengan adanya kolaborasi ini, penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan optimal dan menjadi solusi nyata atas tantangan pendidikan di daerah. Program ini juga diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional untuk pendidikan berbasis kerakyatan dan kearifan lokal.

Dalam kesempatan ini juga ada pertemuan antara Bupati/Walikota dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekjend Kemensos Robben Rico.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sinergi antara Kemensos dan Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program Sekolah Rakyat, yang diharapkan menjadi model pendidikan alternatif berbasis komunitas dan inklusif.

“Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Solok optimis program ini akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih adil dan merata,” tandas Bupati Jon Firman Pandu. Wewe

Baca juga: Bupati Jon Firman Pandu: Kabupaten Solok Masuk 6 Sekolah Rakyat Perdana di Indonesia