Pariaman, SuhaNews – Digelar Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat, Wakil Wali Kota, Mulyadi buka acara Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Kamis (09/4/2026) di Aula Balaikota Pariaman. 

Kegiatan bertema ”Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi” yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, Asisten I Elvis Chandra, , Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Kabag, dan Camat, serta Jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kota Pariaman.

Baca juga: Pemkab Sijunjung dan Kanwil Kemenkumham Sumbar Jalin Kerjasama

“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Semua pasien harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujar Mulyadi.

Tenaga kesehatan, jelas Mulyadi, adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan.

“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM,” jelasnya.

Jadikan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil, tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman, sehingga kita dapat mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi di Kota Pariaman,” tegas Mulyadi.

Sementara itu, Dewi Nofyenti mengatakan bahwa Penguatan Kapasitas HAM ini diberikan untuk semua ASN khususnya bagi Tenaga Medis dan Kesehatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat termasuk masyarakat, komunitas dan pelaku usaha.

“HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia,” ujar Dewi Nofyenti.

Baca juga: Kakanwil Kemenag Sumbar Jalin MoU dengan Kepala Kejati Sumbar