SuhaNews – Kabupaten Solok membutuhkan persiapan 267.120 ton beras untuk satu bulan ke depan untuk keluarga yang terdampak karantina wilayah, jika kebijakan ini diberlakukan. Kebutuhan ini berasal dari 9 kg/jiwa, dikalikan 29.680.

“Beras ini distribusikan kepada 29.680 jiwa melalui pilar-pilar jejaring sosial seperti PKH, TKSA dan PSM dengan aturan yang berlaku,” ujar Bupati Solok, H. Gusmal, Minggu (29/3) di  Guest House Arosuka.

Bupati Solok memimpin rapat antisipasi penanganan dampak sosial dan ekonomi serta rencana karantina wilayah terbatas oleh Pemprov Sumbar bagi masyarakat terkait COVID-19, Minggu (29/3) di Rumah dinas Bupati Solok. Guest House, Arosuka.

Rapat ini diikuti oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, Kapolres Solok Arosuka AKBP Azhar Nugroho, Kapolres Solok Kota AKBP Ferri Suwandi, Dandim Solok Letkol Arm. Reno Troimbodo, Bulog Irham. Ketua Baznas H. Sukardi, Sekretaris MUI H. Elyunus dan para kepala SKPD.

Bupati Gusmal berharap, SKPD secepatnya menghitung dan menyiapkan data, terutama untuk jejaring pengaman sosial ekonomi terfokus kepada warga yang terdampak ODP dan PDP yang tidak bisa beraktivitas selama karatina wilayah diberlakukan.

“Kebutuhan pokok ini diprediksi untuk dua bulan ke depan,” harap Gusmal.

Masyarakat yang terkena dampak karena karantina wilayah terbatas maupun karena kesadaran diri sendiri sehingga kegiatan ekonomi akan terhenti. Kebutuhan mereka perlu dipikirkan sejak sekarang. Utamakan dampaknya kepada masyarakat miskin.

“DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Solok 39.578 KK,” jelasGusmal. Sementara Sumbar memiliki DTKS sekitar 478.000 KK. Sebagian dari keluarga ini sudah ditangani  melalui program Kemensos baik itu PKH. Hitunglah data orang yang terdampak di luar DTKS.

“Tukang ojek, ODP dan PDP yang dilarang keluar harus dihitung,” jelas Gusmal.

Mereka termasuk rentan terhadap kerawanan pangan, termasuk ODP dan PDP dari luar, yang bakal diisolasi. Pemkab Solok perlu menyediakan 15 persen dari total data DTKS ini.

“Jika dihitung 15 persen dari 39.578 KK berarti 5.936 KK, setiap KK dikalikan 5 orang, jumlahnya mencapai 29.680 jiwa. Inilah yang akan dibiayai,” papar Gusmal.

Karena itu, Bupati Gusmal berharap segera bentuk tim lintas SKPD. Asisten II diharapkan  mengkoordinir pembentukan tim yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan Pangan untuk menghimpun data orang yang akan terdampak. Wewe

Baca Juga:

• Bupati Solok Dukung Karantina Wilayah Cegah Penyebaran COVID 19
• “Padiah Hiduik Dirantau”, Perantau Minang di Tangerang Langgar Himbauan Pemprov Sumbar
• Gubernur Sumbar Imbau Perantau Tidak Pulang Kampung