Arosuka, SuhaNews – Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar ikuti Vidcon Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia, Rabu, 25 Januari 2023 dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dalam Vidcon ini, Bupati Solok didampingi oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah Medison,- Asisten I  Drs. Syahrial, MM., Sekretaris  Inspektur Daerah Dery Akmal, ST., dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, SSTP, M.Si.

Baca juga: Program DLA Singapore, Pemerintah Kabupaten Solok Ikuti Vidcon dengan AWS

Rapat Koordinasi tersebut digelar di Hotel Borobudur dan dihadiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI, Kabareskrim Polri, Menteri Dalam Negeri, dan jajaran kementerian terkait, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia secara Video Converence.

Acara diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Jaksa Agung RI Burhanuddin berharap untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Perhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin berharap untuk melakukan Monitoring dan Pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Sementara Kapolri diwakili Kabareskrim Polri Agus Adrianto menyampaikan bahwa aparat Penegak Hukum dapat melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara APIP dan APH.

“Polri sangat mengapresiasi inisiasi Kemendagri dalam membangun nota kesepahaman antara APIP dan APH ini,” ujar Agus Adrianto.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan anggaran yang ada di daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga pemanfaatan anggaran sesuai dan tepat pada hal yang dibutuhkan.

“Dalam pengawasan postur anggaran, APIP berperan penting dalam mengawal singkronasi anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Tito Karnavian.

Mendagri berharap APIP dapat memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah agar menjalankan postur Anggaran sehingga dapat terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini Menteri Dalam Negeri juga melakukan launching Aplikasi APIP Lapor. (Wewe)

Baca juga: Bahas Inflasi, Sekdakab Solok Ikuti Vidcon Bersama Mendagri