Kabupaten Solok Gelar Sosialisasi Pengelolaan Risiko bagi Jajaran Pimpinan

kab
Arosuka, SuhaNews – Kabupaten Solok menggelar sosialisasi pengelolaan risiko bagi jajaran pimpinan unit pemilik risiko di lingkungan Pemda Kabupaten Solok, Kamis (4/2) di Ruang Solok Nan Indah, Arosuka.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Solok H. Gusmal, Sekretaris Daerah diwakili Askoor Administrasi  Sony Sondra, Inspektur Daerah Hermantias, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Sumbar Jun Suwarno, Pengendali teknis bidang akuntabilitas pemerintah daerah  BPKP Perwakilan Sumbar Fachri, SKPD, dam Camat se-Kabupaten Solok.

Panitia Pelaksana Hermantias mengatakan bahwa sosialisasi ini didasari dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Permendagri No 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021, Permendagri No 46 tahun 2020 tentang penyusunan APBD tahun 2021, Perbup No 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati No 32 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat daerah dan regulasi lainnya.

“Maksud dan tujuan penyelenggaraan ini adalah agar terbangunnya persamaan persepsi di level pimpinan terkait pengelolaan risiko pemerintah daerah sehingga proses internalisasi pengelolaan dan penerapan pengelolaan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok,” jelas Hermantias.

Di samping itu, jelas Hermantias, untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengelola risiko pemerintah daerah, mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko kegiatan.

Sementara Bupati Solok mengatakan bahwa pengelolaan risiko pada pemerintah daerah sangat penting untuk dipahami setiap aparatur pemerintah karena pemetaan dan penerapan pengelolaan risiko dalam perencanaan kerja meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan kinerja.

“Pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan SPIP,” ujar Gusmal.

BACA JUGA  Polda Sumbar Amankan 2 Pengedar Lintas Propinsi di Dharmasraya

Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya, jelas Bupati Gusmal, maka akan semakin baik pila penyelenggaraan SPIP, apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

“Maturitas SPIP level 3 merupakan target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD 2021 dan juga merupakan target kinerja Inspektorat Daerah Kab. Solok tahun 2016-2021,” jelas Gusmal.

Berdasarkan laporan hasil penjamin mutu ( Quality Assurance ) Maturitas SPIP tahun 2018 oleh BPKP Pusat Nomor : LQA-193/PW03/3/2019 tanggal 20 Mei 2019, papar Gusmal, pemerintah Kabupaten Solok telah memperoleh hasil QA level 3 (terdefinisi) dengan skor nilai 3.0375.

Ini berarti Pemerintah Kabupaten Solok telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

“Ada beberapa penyebab belum optimalnya pengelolaan risiko seperti belum terdapat pedoman pengelolaan risiko yang mengatur secara lebih teknis, waktu waktu pelaksanaan penilaian risiko tidak terstandar, dilakukan sewaktu waktu dan belum terdapat kegiatan monitoring atas proses penilaian risiko,”jelas Bupati Solok.

Pada tahun 2021 ini, tambah Gusmal, akan dilaksanakn penilaian ulang (RE-QA) oleh BPKP atas Tarutitas SPIP pemerintah kabupaten solok untuk memastikan sistem pengendalian pemerintah kabupaten solok masih berjalan dan tetap berada pada level 3 terdefinisi melalui sistem penilaian E-SPIP versi 2. (Wewe)

Baca juga:

Facebook Comments

loading...