Padang, SuhaNews – Hadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026), Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperkuat pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk mendukung penanganan dan mitigasi bencana.

“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” kata Sekda Rida Ananda.

Baca juga: Sultan Minta Pengurangan TKD Tidak Diberlakukan pada Daerah 3 T

Keikutsertaan Pemko Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini, jelas Rida Ananda, menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Ia menilai, penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dalam kegiatan tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan TKD.

Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.

Rida menegaskan, Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” kata dia.

Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, diantaranya Inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing kabupaten/kota guna menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di masing-masing wilayah. (MCPYK)

Baca juga: Kunker ke Sumbar, Komite IV DPD RI Bahas TKD Tahun Anggaran 2024