Pelaksanaan Umrah Masih Menunggu Pencabutan Suspend Arab Saudi

Pelaksanaan Umrah Masih Menunggu Pencabutan Suspend Arab Saudi
Pelaksanaan ibadah Umrah di Tanah Suci untuk jamaah asal Indonesia masih menunggu suspend yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Dalam Al Quran dinyatakan, “Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu bagi siapa yang mampu sampai ke sana.” (QS Ali Imran: 97).

Menurut tinjauan syariah, ibadah haji mensyaratkan istita’ah sesuai bunyi firman Allah di atas. Istita’ah mencakup dimensi kemampuan, keamanan, dan keselamatan. Para ulama Fikih menegaskan salah satu jenis kemampuan dalam menunaikan ibadah haji ialah “al-istita’ah al amniyyah”. Yakni, aman dan selamat dalam perjalanan pada setiap tempat yang dilalui. Islam tidak mengajarkan ketaatan beragama yang irrasional, melawan akal sehat atau mengingkari kaidah keilmuwan yang terkait.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ada trilogi Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah. Perlindungan dapat dipahami mencakup kondisi perjalanan dan selama di tanah suci yang harus aman dan selamat. Sementara pandemi Covid 19 yang belum terkendali, membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jiwa. Pemerintah punya kewajiban melindungi keselamatan warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tanggal 12 Juni 2021/2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan penting yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia. Arab Saudi akhirnya memutuskan bahwa ibadah haji 1442 H/2021 M ditetapkan hanya untuk warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut. Karena situasi Pandemi COVID 19, kuota haji tahun ini hanya 60 ribu orang untuk calon jemaah haji yang sudah berdiam di Arab Saudi.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia pada 3 Juni 2021 telah mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 H/2021 M. Keputusan yang “pahit” tersebut diambil di tengah situasi penyebaran Pandemi Covid 19 yang masih tinggi dan mengkhawatirkan. Keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi pertimbangan utama Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2021 M/ 1442 H Secara regulasi Menteri Agama telah mengeluarkan KMA 660 tahun 2021

BACA JUGA  Wali Kota Bukittinggi Bersama 10 Kepada Daerah Lainnya di Indonesia Bakal Terima Anugerah KPAI

Sementara itu untuk pelaksanaan umrah  Otoritas Arab Saudi telah  membuka pelaksanaan umroh di seluruh dunia mulai 1 Muharram atau Selasa 10 Agustus 2021 mendatang, namun ada negara-negara tertentu yang masih dilarang ikut melaksanaan umroh, karena angka penularan Covid-19 masih tinggi, termasuk Indonesia.

Dikutip dari surat edaran pengumuman pihak otoritas pelaksanaan haji dan umroh kementerian Arab Saudi, Senin (26/7), disebutkan bahwa dimulainya kembali Umrah untuk Jemaah Internasional pada 1 Muharram 1443 H.

Adapun kelayakan dan persyaratan diantaranya:

1.Semua negara diizinkan untuk mengirim penerbangan langsung kecuali 9 negara yaitu India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Selatan Afrika dan Lebanon yang membutuhkan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Kerajaan.

2.Persyaratan Wajib untuk divaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap Pfizer, Mordena, Astrazeneca atau J&

Sampai akhir agustus 2021 kondisi suspen jemaah umrah asal indonesia belum dibuka oleh arab saudi

Hasil Pertemuan kementerian agama RI dengan Wakil Menteri Haji Bidang Umroh Arab Saudi.

Pertama : Pemerintah Arab Saudi lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jemaah dalam pelaksanaan ibadah umrah dari pada kepentingan ekonomi dan bisnis semata, sehingga negara-negara yang penyebaran virusnya masih tinggi dilakukan penangguhkan demi keselamatan dan kesehatan jemaah. Sebanyak 30 negara yang masih ditangguhkan untuk masuk ke Kerajaan Arab Saudi termasuk negara Indonesia.

Kedua : Pelaksanaan ibadah umrah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu 50% kapasitas Bus Transportasi dari kapasitas normal, 2 orang perkamar untuk akomodasi hotel dan jemaah umrah bisa melakukan ziarah ke Madinah dan tempat tempat ziarah lainnya.

Ketiga : Untuk vaksin China seperti Sinovac dan Sinopharm yang banyak digunakan, Kementerian Kesehatan masih melakukan kajian dan dalam waktu dekat akan di rilis hasilnya secara resmi.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa Arab Saudi saat ini masih melakukan kajian terkait penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Hasil kajian itu akan segera diumumkan.

BACA JUGA  Alasan Kesehatan, Irdinansyah Tarmizi Mundur dari Calon Bupati Tanah Datar

“Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” terang Endang Jumali melalui pesan singkat, Kamis (12/8/2021)

Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk memastikan apakah calon jemaah umrah dari negara lain termasuk Indonesia yang sudah memperoleh 2 dosis kedua vaksin tersebut masih perlu diberikan 1 dosis lagi (booster) dari 4 vaksin yang diakui Saudi,sementara sinovac dan sinopharm juga telah diakui WHO. (Arab Saudi baru-baru ini menyetujui dua vaksin Covid-19 dari Tiongkok, Sinovac dan Sinopharm. Kementerian Kesehatan mengumumkan, kini ada total enam vaksin yang disetujui di Kerajaan

Sebelumnya sudah ada empat vaksin yang disetujui untuk digunakan di Kerajaan tersebut, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna. Menurut Saudi Gazette.

“Dalam hal memberikan persetujuan untuk vaksin lain, itu akan diumumkan pada saat itu melalui saluran resmi yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan Otoritas Makanan dan Obat Saudi,” kata laporan itu mengutip kementerian tersebut.

Ditambahkan, menurut pihak kementerian, ada kemungkinan untuk menerima mereka yang telah menerima dua dosis vaksin Tiongkok tersebut, asalkan mereka telah menerima dosis booster (penguat) dari salah satu vaksin lain yang disetujui)

Keempat : Asuransikesehatanjemaahumrahsepertitahunlaluyaitusebesar SAR 189 ditambah dengan asuransi Covid-19 sebesar SAR 25 yang dapat memberikan perlindungan manfaat kepada jemaah hingga SAR 650.000 (enam ratus limapuluh ribu Saudi Riyal)/jamaah.

Kelima : Kontrak antara travel dan perusahaan/muassasah umrah Arab Saudi masih seperti tahun-tahun sebelumnya dengan jaminan/garansi minimal sebesar SAR200.000 (duaratus ribu Saudi Riyal).

keenam : Sebanyak syarat di 108 perusahaan travel di Indonesia yang sudah memenuhi Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan/muassasah umrah Arab Saudi seperti tahun lalu, selama tidak ada perubahan dalam mitra Kerjasama dengan Travel Arab Saudi.

Ketujuh : Kerajaan Arab Saudi sudah mulai membuka pendaftaran pengajuan visa umrah sejak tanggal 10 Agustus 2021. Sampai saat ini yang sudah mengajukan visa umrah atara lain adalah negara Iraq dan Inggris, diperkirakan jemaah umrah sudah mulai masuk ke Arab Saudi pada tanggal14 Agustus 2021 mendatang. Dan penyelenggara umrah dapat melakukan landing di Madinah

BACA JUGA  Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Tentang Umrah 2020, Dijelaskan Kemenag

Ketujuh : Terkait karantina 14 hari dinegara ketiga sebelum masuk ke Arab Saudi, Dr.Abdulaziz Wazzan menyatakan hal itu akan sangat memberatkan dari sisi biaya dan waktu. Ditegaskan oleh Dr.Wazzan bahwa visa umrah menjadi syarat utama dan karenanyapihaknyameminta agar menunggu sampai adanya kabar baru terkait pengaturan umrah termasuk bagi 30 negara tersebut.

Kedelapan : Arab Saudi menargetkan vaksinasi terhadap warganya sebanyak75% pada bulan September 2021.

Kesembilan : Indonesia menjadi harapan besar bagi Pemerintah Arab Saudi untuk dapat mengirim jemaah umrah dimasa pandemi, tentu dengan protokol Kesehatan dan mengedepankan keselamatan jiwa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI pada webinar yang dihadiri oleh kabid Penyelenggara Haji dan Umrah H.Joben, MA dan Kasi Umrah dan Haji Khusu H. Ulil Amri, MA. Bahwa kondisi suspen jemaah umrah indonesia masih belum dicabut oleh kerajaan Arab Saudi,kita masih terus berkoordinasi dengan KSA agar suspen bagi jemaah umrah asal indonesia ini dicabut”

Sampai saat ini kita masih harus fokus untuk mengatasi pandemi covid 19,hingga kondisi penanganan pandemi covid 19 ini diakui oleh kerajaan Arab Saudi serta  menunggu hasil koordinasi dari pemerintah melalui kementerian agama yang melakukan pembicaraan dengan kementerian haji dan umrah Arab saudi untuk peluang dibukanya suspen bagi jemaah umrah Indonesia. (Ulil Amri/Kasi UHK, Kanwil Kemenag Prop. Sumbar)

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaKapolsek Bukit Sundi Beri Penyuluhan Hukum di SMPN 3
Artikel berikutnyaKemenag 50 Kota Tekan MoU dengan Lembaga Pembinaan Anak Tanjung Pati