Qou Vadis Digital Branding Instansi Pemerintah di Era Industri 4.0

Qou Vadis Digital Branding Instansi Pemerintah di Era Industri 4.0

Qou Vadis Digital Branding Instansi Pemerintah Di Era Industri 4.0

oleh : Alfhia Parma (Pengiat Media | Pranata Humas Muda Pada Kantor Kemenag Lima Puluh Kota

Brand dan reputasi lembaga merupakan modal penting bagi perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah. Sebagai pelayan publik, kinerja instansi pemerintah dinilai langsung masyarakat melalui berbagai alat komunikasi publik. Proses branding instansi yang baik berjalin kelindan dengan reputasi instansi tersebut sebagi hasil akhir kegiatan branding.

Kejelian instansi pemerintah dalam memilih startegi branding yang tepat dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempertebal kepercayaan publik dalam bentuk Brand awareness masyarakat yang merupakan puncak kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan suatu instansi pemerintah.

Pada April 2018 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan “Roadmap Making Indonesia 4.0” peluncuran tersebut merupakan genderang kesiapan pemerintah Indonesia menjadikan trand Industri 4.0 sebagai peluang pembangunan bangsa.

Pada era Revolusi Industri 4.0, manusia menikmati kecanggihan dan kemutakhiran teknologi dari Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI), human-machine interface, Cloud, Computer Quantum, robot, 3D printing, Augmented Reality and Virtual Reality (AR/VR), hingga Mixed Reality yang pada akhirnya merubah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, begitu juga dengan praktek branding instansi pemerintah.

Majalah Inspirasi terbitan 2019 mencatat, setidaknya lebih kurang 72.5 juta konten dihasilkan google tahun 2016 lalu. Artinya masyarakat terekspose dengan rata-rata 300,000 konten setiap hari, masyarakat dibombardir oleh iklan dengan 30,000 advertising message setiap hari.

Kenyataan ini menjadikan tantangan humas instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi publik semakin penuh dengan tantangan, kalau tidak mau dikatan sulit. Dalam diskursus kajian sosial muncul satu pertanya, “Mampukah teknologi Revolusi Industri 4.0 mengantikan tugas kehumasan instansi pemerintah?”. Jawabanya jelas tidak, karena profesi kehumasan itu sangat unik perbauran antara intuisi, nalar, empati, emosi serta kreativitas yang tidak terbatas (limitless) yang tidak dihasikan teknologi.

BACA JUGA  Viral di Dunia Maya, Inovasi SMPN 6 Padang Panjang Presentasi di Kemenko PMK

Masyarakat visual dalam bingkai budaya visual merupakan realitas masyarakat dunia hari ini, dimana minat masyarakat terhadap konten visual jauh lebih tinggi dari pada minat membaca teks. Nicholas Mirzoeff menjelaskan secara lugas, budaya visual muncul pada era postmodern serta merupakan peningkatan dan penggambaran yang inten dari gaya abad 20 akhir, hal ini sesuai dengan fakta dari fenomena global.

Hal ini merupakan tantangan terbesar pengelola kehumasan instansi pemerintah yang sebelumnya banyak mengunakan teks sebagai alat komunikasi publik melalui media cetak dan portal online, saat ini dituntut hijrah mengunakan digital branding dengan mencipatkan berbagai konten visual yang aktratif.

Fakat kemajuan teknologi yang lahir dari rahim revolusi industri 4.0 telah mengubah pola interaksi masyarakat menjadi masyarakat visual merupkan dua elemen tantangan yang harus dijawab pengelola humas instansi pemerintah. Menyadari kondisi tersebut pola komunikasi publik instansi pemerintah kedepanya harus memperhatikan beberapa hal.

Pertama, pengelola kehumasan harus meningkatkan komptensi diri terutama dalam hal “menjinakan” berbagai kemajuan teknologi dalam dunia informasi.

Pengelola humas instansi pemerintah memerlukan pekerja humas yang memiliki feksibilitas serta daya jelajah (mobilitas) tinggi yang harus didukung kemahiran digital, analisa, mencipatkan konten, membangung jaringan lintas sektoral serta memiliki kemampauan komunikasi verbal yang baik.

Kedua, ditengah tsunami konten dan overload informsi pada era revolusi industri 4.0 pengelola humas instansi dituntut untuk melakukan mapping audience yang menjadi target, hal ini penting dilakukan untuk merumuskan bentuk konten informasi yang akan disebarkan serta instrumen penyebarannya.

Ketiga, pengelola humas instansi pemerintah harus memiliki Integritas personal yang kaut, karena akan berhadapan dengan menjamurnya polemik isu yang dibungkus dalam bentuk berita hoax hingga fake news.

BACA JUGA  17 Juta Donasi Untuk Mencabut Paku di Kepala Rehan

Keempat pengelola humas instansi pemerintah perlu membuka diri berkolaborasi dengan berbagai komponen guna meningkatkan kualitas publikasi seperti, digital content creator, videografer, infografik, ads people, brand people hingga marketing.

Digital branding menjadi keniscayaan bagi instansi pemerintah dalam membangung komunikasi publik untuk menjangkau target audien yang lebih luas serta meningkatakan efektifikas dalam membangung citra lembaga yang sesuai dengan visi dan misi instansi pemerintah tersebut.***

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...