Tiga Pansus DPRD Kabupaten Solok Berikan Rekomendasi

pansus
Arosuka, SuhaNews – Tiga pansus DPRD Kabupaten Solok sampaikan laporan dalam rapat paripurna, Kamis (9/9) di ruang sidang utama DPRD di Arosuka.

Laporan dan Rekomendasi ketiga pansus itu terkait dengan Rencana Pemakaian Gedung DPRD dan Pembangunan Gedung Kantor Camat Gunung Talang serta Gedung Sekretariat Daerah, tentang permasalahan Pupuk Bersubsidi dan  Pansus III tentang Alahan Panjang Resort dan Rehabilitasi Bencana Alam.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Lucki Efendi dan diikuti oleh Plh Sekda Edisar, anggota DPRD, Forkopimd, Plt Sekwan Zaitul Ikhlas, dan pada kepala SKPD.

Baca juga: Dihadiri Fraksi Gerindra, Lucky Efendi Gantikan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kab.Solok

Jamaris  sebagai juru bicara Pansus I DPRD menyampaikan bahwa rapat kerja pansus I DPRD telah dilaksanakan bersama BKD dan PU, rekanan Dinas PU, Pengawas PU, Camat, Bagian Aset Sekda  serta telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Solok.

“Pansus I telah melaksanakan konsultasi ke bidang aset BKAD Provinsi Riau dan DPRD Provinsi,” ujar Jamaris.

Pemerintah Provinsi Riau melalui BKAD, jelas Jamaris, memfasilitasi setiap persoalan menyangkut hibah asset antarpemerintah kabupaten/kota, DPRD Provinsi Riau juga melaksanakan pengawasan terhadap aset yang ada. Setiap kegiatan yang sifatnya pengawasan juga dibentuk Pansus.

“Pansus I merekomendasikan untuk mendorong pihak Provinsi Sumbar untuk mempercepat proses saling hibah Gedung DPRD . Kemudian saat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok harus dalam kondisi siap pakai,” jelas Jamaris.

Sementara Gedung Sekretariat Daerah, jelas Jamaris, karena sedang dalam proses PTUN, maka kita tunggu finalisasi hasil pengadilan PTUN tersebut.

Kantor Camat Gunung Talang, jelas Jamaris, perlu  perbaikan gedung oleh kontraktor pelaksana.  Karena Pemda Kab.Solok masih terhutang kepada rekanan, agar pemda Kab.Solok menyelesaikannya ke pihak kontraktor pada perubahan anggaran tahun 2021 ini.

BACA JUGA  Wabup Zuldafri Darma Resmi Jadi Pelaksana Tugas Bupati Tanah Datar

Sementara laporan Pansus II dibacakan oleh Madra Indriawan. Madra mengatakan bahwa kekurangan kuota pupuk perlu disikapi oleh Dinas Pertanian, dengan meminta penambahan Kuota Pupuk ke pusat.

“Lakukan koordinasi dengan Produsen untuk melakukan pembinaan kepada Distributor,”ujar Madra Indriawan.

Dinas Pertanian juga perlu berkoordinasi dengan Bank Mandiri untuk secepatnya menyalurkan Kartu Tani dan memasang Elektronik Data Captur (EDC) ke setiap pengecer dan jika ada yang menolak agar dinas terkait dan Produsen memberikan sanksi.

“Pengecer menjual harga pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran tertinggi (HET) dikarena adanya biaya tambahan biaya distributor ke pengecer seperti biaya bongkar muat, biaya asam dll,” jelas Madra.

Juru bicara pansus III Renaldo Gusmal mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan Konsultasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan Sekretariat DPRD Provinsi  Riau.

“Dinas Pariwisata memberikan pelatihan kepada pelaku pengelola pariwisata di seluruh kota dan kabupaten seperti bimtek Pengelola destinasi wisata dan didampingi oleh nara sumber yang berkompeten di bidangnya.,” jelas Renaldo Gusmal.

Dinas Pariwisata juga melakukan inventarisir potensi yang akan dikembangkan, lalu membuat rencana jangka pendek dan menengah tentang pembangunan pariwisata dan membuat pengelolan pariwisata per kawasan wisata. (Wewe)

Baca juga: Badan Kehormatan Rekomendasikan Pemberhentian Dodi Hendra Sebagai Ketua DPRD

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaPemkab Tanah Datar dan Pemko Bengkulu Sepakat Jalin Kerjasama
Artikel berikutnyaPeringati Haornas, Kabupaten Solok Gelar Lomba Senam Indonesia Sehat