Koto Baru, SuhaNews – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (05/08/2025) di Aula Islamic Center Koto Baru.

Jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dikonsolidasikan untuk mengawal Program Quick Win KemendukBangga/BKKBN demi terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Bupati Solok Hadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting

Acara dihadiri 145 peserta dari berbagai unsur, seperti OPD, Puskesmas, organisasi profesi (IDI, IBI), Bank pemerintah dan swasta, Tim Penggerak PKK, kader KB, penyuluh lapangan, serta tokoh masyarakat.

Rakor ini juga diisi dengan penyerahan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 5.026.381.000,- kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok Maryetti Marwazi dalam laporannya  menjelaskan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang, terutama pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Periode ini sangat krusial, karena terjadi pembentukan sistem kekebalan tubuh, perkembangan otak, dan metabolisme anak yang akan berdampak permanen,” ujar Maryetti Marwazi.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, jelas Maryetti Marwazi, angka stunting di Kabupaten Solok justru mengalami kenaikan dari 25,4% (2023) menjadi 29,5% (2024). Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.

Maryetti juga mengenalkan Program Quick Win hasil inisiatif KemendukBangga/BKKBN yang mencakup: Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), Gati (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), Sidaya (Lansia Berdaya), dan SuperApps Keluarga, dan layanan digital terintegrasi untuk masyarakat.

“Program ini menjadi senjata baru dalam percepatan program Bangga Kencana dan upaya penurunan stunting secara tepat sasaran,” jelas Maryetti Marwazi.

Wakil Bupati Solok, H. Candra mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak hanya menjadi penggerak, tapi juga menjadi contoh nyata dalam gerakan Orang Tua Asuh.

“Gerakan ini harus dimulai dari kita. Mulai dari Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, seluruh OPD, Camat dan Wali Nagari dan masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki. Kita semua punya tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anak kita,” tegas Candra.

Wabup H. Candra menyebut stunting sebagai tantangan besar pembangunan manusia yang membutuhkan keterlibatan kolektif seluruh unsur masyarakat, tidak hanya sektor kesehatan.

“Ini bukan hanya soal makanan. Tapi juga soal edukasi, lingkungan, dan keberpihakan kita pada keluarga yang berisiko. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan karena kita lalai hari ini,” kata Candra.

Narasumber yang hadir adalah Kaper BKKBN Provinsi Sumbar,  Kepala DPPKBP3A Kab. solok , serta Pemerhati stunting Kabupaten Solok.

Diskusi difokuskan pada langkah-langkah praktis percepatan penanganan stunting melalui integrasi program lintas sektor dan pelibatan komunitas secara aktif.

Rakor TPPS ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kabupaten Solok, dalam menurunkan angka stunting secara signifikan, serta mencetak generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wewe

Baca juga: Tekan Stunting, Wakil Wali Kota Solok Pimpin Rakor TPPS Tahun 2025