Padang, SuhaNews | Wakil Bupati Solok H. Candra mengatakan jika penjajakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Solok untuk membuka akses investasi, teknologi, dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Tantangan lingkungan yang dihadapi daerah harus mulai dipandang sebagai peluang untuk menghadirkan inovasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan,” tambah y. Nia Jon Firman Pandu.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Candra saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (11/8/2026).
Audiensi tersebut merupakan kelanjutan dari proses penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya telah dibahas pada 4 Agustus 2026.
Pertemuan diarahkan untuk mengidentifikasi potensi proyek dan peluang investasi yang memungkinkan dikembangkan di berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok.
Forum tersebut memiliki arti penting karena substansi pembahasan berkaitan langsung dengan tantangan pembangunan daerah, terutama pada sektor pengelolaan sampah, lingkungan hidup, energi, dan ekonomi hijau yang kini menjadi perhatian global.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” ujar H. Candra.
Dalam FGD tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea. Di antaranya pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kredit karbon, hingga pengembangan pasar karbon internasional.
“Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi, energi, maupun bahan baku industri,” jelas Candra.
Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru.
“Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam pengelolaan lingkungan agar mampu menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, peningkatan volume sampah, serta tuntutan pembangunan yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujar Candra.
Wabup Candra menegaskan bahwa nilai penting sebuah kerja sama tidak semata diukur dari besarnya modal yang berpotensi masuk ke daerah.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kabupaten Solok memperoleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, dan sistem pengelolaan* yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal serta kebutuhan masyarakat.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegas H. Candra.
Kabupaten Solok, lanjutnya, memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, kawasan hutan, sumber daya alam, dan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Namun seluruh potensi tersebut harus dipetakan secara cermat agar mampu menarik investasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan, dan kelayakannya dikaji,” jelas Candra. Wewe
Baca juga: Dukung Iklim Investasi, Kota Payakumbuh Perkuat Kepatuhan Perizinan Tata Ruang
Facebook Comments