Wakil Walikota Pariaman Buka Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2021

pengawasan
Pariaman, SuhaNews — Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin membuka secara resmi Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Lingkup Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, Rabu (15/12) di Aula Balaikota Pariaman. 

“Ini merupakan agenda pengawasan yang menjadi salahsatu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,” ujar Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin.

Baca juga: Bawaslu Gelar Rakor Pengawasan Partisipatif dan Pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu

Jajaran OPD, lurah dan kepala desa, jelas Mardison Mahyuddin, jangan sampai terjerat hukum, jika ada temuan cepat lakukan perbaikan.

“Mohon kerjasama semua untuk menuntaskan hasil temuan tersebut, karena yang kita lakukan ini berkaitan dengan uang negara dan harus kita pertanggungjawabkan ,” ujar Mardison.

Inspektorat, jelas Mardison Mahyuddin, harus bisa melakukan pembinaan, kalau ada kesalahan segera tegur, seakan-akan teguran ayah ke anaknya.

Wawako juga ingatkan kepala desa di Kota Pariaman hati-hati dalam menggunakan anggaran desa jangan sampai lalai hingga berurusan dengan hukum, karena sekarang sudah ada sistem pemantauan tindak lanjut temuan ini dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Semoga dengan dilakukannya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Lingkup Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Pariaman ini dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,” tandasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Pariaman tiga periode ini  menyampaikan bahwa Kota Pariaman juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2010 tentang tindak lanjut daripada hasil temuan dimana sangsinya besar, saudara-saudara bisa dipecat.

“Apa yang kita lakukan dalam Perda tersebut mengacu kepada peraturan sesuai amanat negara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan itu penting dan harus kita kerjakan ,” tegasnya.

BACA JUGA  Wako Genius Umar Tinjau Lomba Menata Bunga Antar Kader TP-PKK Desa

Sementara itu, Inspektur Kota Pariaman, Alfian Harun dalam paparannya menyampaikan bahwa setiap tahunnya seluruh daerah mulai dari provinsi, sampai ke kabupaten dan kota dilakukan penilaian dan pemantauan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap tindakan pencegahan tidak terjadinya tindak pidana korupsi, saat ini kita masih dalam penilaian KPK sampai tanggal 30 Desember 2021.

“Rangkuman dari hasil apa yang kita lakukan monitoring dan evaluasi didalam hal mempergunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan, kita masih mendapatkan temuan yang sifatnya berulang dan sering terjadi, ” ujarnya.

Alfian juga katakan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK untuk Kota Pariaman berada pada peringkat kedua di Sumatera Barat. Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. (*)

Baca juga: SuhaNews Hantarkan Kemenag Padang Panjang Raih Penghargaan Anugerah Berita Pengawasan 2021

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaPetarung PS Tangan Mas Payakumbuh Menangkan Babak Penyisihan Persinaga Cup 2021
Artikel berikutnyaPolsek Linggo Sari Baganti Laksanakan Vaksinasi Malam Hari