Pariaman, SuhaNews | Wali Kota Pariaman Yota Balad meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2026 di Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat (28/8/2026).

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan total sebanyak 609 BSPS, tahap I sampai III, Kota Pariaman mendapatkan bantuan 300 BSPS, dan tahap IV sebanyak 309 BSPS sampai akhir Tahun 2026 ini,” uar Yota Balad.

Baca juga: Wali Kota Payakumbuh Serahkan Bantuan 100 Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Dalam kesempatan ini, Yota Balad melihat dan meninjau langsung 3 rumah yang mendapatkjan bantuan ini, dengan progres pembangunan BSPS 20 % di Desa Pakasai, dan progres 50 % dan 100 % di Desa Sikapak Timur.

Yota Balad didampingi Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Lingklungan Hidup (Perkim & LH) M. Arif Gunawan mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Bantuan BSPS ini senilai Rp20 juta per unit rumah, ada langsung dari Kementerian PKP, Anggota DPR RI dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy,” tambah Yota Balad.

Tahap I, jelas Wali Kota, ada 129 Penerima Manfaat (Kementrian PKP), Tahap II ada 23 Penerima Manfaat (Pokir Anggota DPR-RI), Tahap III ada 148 Penerima Manfaat (Kementrian PKP). ⁠Tahap IV.

“Pemko Pariaman sudah diinformasikan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementrian PKP, sebanyak 309 Penerima Manfaat melalui usulan Bapak Wagub Vasco Ruseimy,” tukasnya.

Pelaksanaan tahap I sampai dengan tahap III, jelas Yota balad, saat ini, ada yang sedang berjalan ada juga yang sudah rampung. Sedangkan ⁠untuk tahap IV yang melalui usulan Wagub Sumbar, sudah sampai verifikasi lapangan dan sedang menunggu pembentukan Tenaga Fasilitator dari Balai BP3KP Sumatera III Kementrian PKP.

“Kami berharap, dengan adanya program BSPS ini, rumah yang tidak layak huni di Kota Pariaman sudah jauh berkurang, dan ke depan rumah tersebut menjadi layak huni dan melalui skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat.

“Dengan Skema ini, mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini, sehingga dapat memberdayakan masyarakat lokal yang nantinya uang berputar di daerah,” ungkapnya.

Mantan Sekda Kota Pariaman ini juga berharap, dengan nominal bantuan sebesar Rp. 20 Juta tentu tidak dapat sampai pembangunan rumah sampai selesai, karena itu perlu dukungan bersama, dengan mengedepankan prinsip gotong royong, ulasnya.

“Kami berpesan kepada Kepala Desa/Lurah di Kota Pariaman, kiranya masih ada warganya yang belum termasuk didalam program BSPS ini, hendaknya dapat berkoordinasi dengan Dinas Perkim dan LH, agar dimasukan nantinya di tahun 2027 mendatang,” tutupnya.

Baca juga: Percepat Rumah Layak Huni, Dinas PKP Payakumbuh Sosialisasikan BSPS