Payakumbuh, SuhaNews – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta diwakili Sekretaris Daerah, Rida Ananda pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG, Senin (23/02/2026) di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh.
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Ny. Eni Zulmaeta, Ketua GOW Ny. Yeni Elzadaswarman Kepala OPD terkait, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Regional Provinsi Sumatera Barat, Ketua Yayasan, Mitra serta Kepala SPPG.
Baca juga: Kemenag : Salurkan Zakat Sesuai Syariat, Tak Ada untuk MBG
“Pemko Payakumbuh berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Payakumbuh,” ujar Wali Kota Zulmaeta melalui Rida Ananda.Program MBG,
jelas Rida Ananda, merupakan program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar,” ungkap Rida Ananda.
Sekda Rida menjelaskan bahwa di Kota Payakumbuh telah terdaftar 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 19 unit telah beroperasi dan melayani penerima manfaat, sementara 11 unit lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.
“Empat unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap standar keamanan dan kelayakan pangan,” jelas Rida Ananda.
Rida juga menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dan konsisten agar tidak terjadi kasus keracunan maupun kejadian lain yang dapat merugikan kesehatan penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya memaparkan sejumlah tantangan dan penguatan pelaksanaan SPPG, mulai dari perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu.
“Penting penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat untuk mendukung keberlanjutan program,” ujar Syartiwidya.
Badan Gizi Nasional, jelas Syartiwidya, telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan. (MCPYK)
Facebook Comments