Wali Kota Solok Serahkan LKPD Kepada BPK Sumbar

LKPD
Padang, SuhaNews – Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok Tahun 2021 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi, Rabu (2/3) di Aula BPK Perwakilan Sumbar.

Penyerahan LKPD Pemerintah Kota Solok bersamaan dengan Kota Payakumbuh. Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, Inspektur Kota Solok, Kenfilka, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Novirna Hendayani, serta OPD terkait lainnya.

Baca juga: Sumbar Terima Plakat dan Piagam WTP LKPD 2020 dari Kemenkeu

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal dalam waktu 3 bulan anggaran berjalan,” ujar Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar.

LKPD Kota Solok Tahun 2021, jelas Zul Elfian, sudah selesai dan diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

“Diharapkan hasil penilaian LKPD Kota Solok akan tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambah Zul Elfian Umar.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi memberikan apresiasi kepada Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan

“Ini membuktikan sistem yang berjalan cukup baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat bisa disampaikan kepada BPK,” ujar Yusna Dewi.

Sebelumnya, BPK sudah melakukan pemeriksaan interim, yang tidak terpisah dengan pemeriksaan terinci. Ke depan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama BPK akan melakukan pemeriksaan di Kota Solok.

Walaupun BPK dibantu oleh KAP, tambah Yusna Dewi, yang notabene merupakan tenaga lepas, nantinya tidak semua audit akan diberikan kepada kantor akuntan publik. Untuk lembaga negara yang bersifat rahasia masih akan dikerjakan auditor BPK.

BACA JUGA  Gubernur Mahyeldi Ajak Hidupkan Kembali Silek di Mesjid Dan Surau

“Kantor akuntan publik akan membantu beberapa audit yang bersifat umum dan jumlahnya kecil,” tambah Yusna Dewi.

Untuk tahap awal, jelasnya, beberapa pekerjaan audit yang dilakukan kantor akuntan publik akan tetap disupervisi BPK sehingga tidak semuanya diberikan secara utuh kepada auditor independen.

Yusna Dewi menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh KAP akan diterapkan ke beberapa entitas di pemerintah pusat dan daerah yang telah beberapa kali mencapai status pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Intinya, diperiksa oleh KAP merupakan hal yang bagus, karena syaratnya suatu daerah sudah WTP dan risiko tidak terlalu tinggi jika temuan berkurang dan jangan sampai ada temuan yang berulang dengan tahun lalu,” papar Yusna Dewi. (Wewe)

Baca juga: Bupati Tanah Datar Serahkan LKPD Tahun 2020 ke BPK RI Perwakilan Sumbar

Facebook Comments

loading...
Artikulli paraprakMenggeliat, SMPN 3 Bukit Sundi Bangkit Ditengah Pandemi
Artikulli tjetërAnggota DPR RI, Darizal Basir Resmikan Rest Area Masjid Baitul Shalihin