Arosuka, SuhaNews  – Bahas pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia  bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Senin (08/09/2025).

Rakor yang berlangsung secara daring ini dipusatkan di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok, dengan melibatkan unsur Forkopimda, OPD terkait, serta lembaga vertikal.

Baca juga: Bupati Solok Rakor Bersama Wakil Gubernur dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah, khususnya dalam misi besar pemerintah untuk mencapai target 0 % kemiskinan ekstrem dalam tahun depan.

“Program pengentasan kemiskinan harus masuk ke dalam RKPD dan APBD daerah,” tegas Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Tito juga menginstruksikan agar pos ronda kembali diaktifkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun aksi unjuk rasa.

Usai rakor, Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, menyampaikan bahwa kondisi inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok saat ini masih relatif kondusif. Namun, Pemkab akan menindaklanjuti arahan pusat dengan rapat bersama Forkopimda, camat, dan wali nagari.

“Validasi data kemiskinan akan menjadi langkah awal. Setelah data falid kita dapatkan, akan disusun roadmap dan program klasifikasi penanganan yang tepat sasaran. Termasuk rencana pematenan beras Solok agar terhindar dari praktik oplosan,” ujar Desmalia Ramadhanur.

Sementara itu Wakil Bupati Solok, H. Candra menekankan pentingnya pembenahan data dan program pengentasan kemiskinan.

“Kondisi Solok memang surplus beras hingga bisa menopang kebutuhan daerah tetangga, sekitar 80 %. Tapi angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata kabupaten/kota tetangga,” ujar Candra.

Wakil Bupati berharap untuk menyiapkan roadmap, program, serta monev yang jelas, agar bisa memastikan naiknya IPM sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Validasi terakhir kita sekitar 14 tahun lalu. Dengan data yang valid, kita sudah bisa menyelesaikan sebagian persoalan. Yang berhak mendapat bantuan akan terbantu, sementara yang tidak layak akan segera diganti dari daftar penerima,” ujar Candra.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Medie, mengingatkan agar keaslian produk unggulan daerah dijaga.

“Merusak keaslian beras Solok dengan cara oplosan atau metode lain adalah pelanggaran hukum,” tegas Medie.

Pihak Bulog juga membuka peluang operasi pasar khusus di setiap kecamatan dengan sistem konsinyasi. Yang dibayar hanya beras yang terjual.

Sementara itu, Dinas Pangan Kabupaten Solok melaporkan telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui penjualan beras SPHP. Kendala utama masih terkait mekanisme penjemputan langsung ke Bulog.

Rakor ini diikuti oleh Kajari, Dandim, Polres Arosuka dan Kota Solok, Staf Ahli bupati, serta sejumlah OPD. Wewe

Baca juga: Bahas SPM, Bupati Solok Rakor Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat