Tanahdatar, SuhaNews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Selasa (8/9) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua DPRD Kamrita serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Alfian Fikri tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten dan staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Camat, Walinagari, pimpinan BUMD dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan sidang paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar terhadap Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. ” Pandangan Umum akan disampaikan 8 Fraksi secara bergantian mulai dari Fraksi Nasdem dengan juru bicara Junaidi, Fraksi PPP dengan juru bicara Agus Topik, Fraksi Ummat Golkar dengan jubir Donal Martin, Fraksi PKS melalui jubir Jamal Ismail, Fraksi Gerindra melalui jubir Mulyani, Fraksi PKB dengan jubir Yonarlis, Fraksi PAN dengan jubir Nofrizal, dan fraksi Perjuangan nurani Rakyat dengan jubir Asrul Jusan.

Dikesempatan itu, Pandangan umum diawali dari Fraksi Nasdem melalui juru bicara Junaidi sampaikan penyusunan APBD Perubahan 2026 bukan sekedar penyesuaian angka dan struktur anggaran, tetapi merupakan momentum untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut Fraksi Nasdem menyarankan dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 harus didasarkan kondisi ekonomi dan keberpihakan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat melalui program perioritas yang memberikan manfaat luas dan program yang tidak efektif untuk di evaluasi.

Perjuangan Nurani Demokrat juru bicara Asril Jusan mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung perubahan, tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel”, ujarnya.

Ia menambahkan, untuk alokasi dana anggaran harus tepat sasaran dan memberikanmanfaat nyata. “Kami mendukung Raperda serta memberikan saran agar dana anggaran di alokasikan dengan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Martin meminta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar memberikan dukungan yang nyata bagi pelaku UMKM dan sudah berapa pelaku UMKM yang sudah dibantu.

Ia juga mengharapkan pemerintah daerah agar memiliki peta dan tahapan dalam penanganan bencana yang terjadi sekaligus juga bagaimana dapat menggantikan anggaran dari pusat mengingat APBD Tanah Datar yang terbatas.

Selanjutnya, Fraksi PAN dalam pandangan umum Fraksi yang disampaikan juru bicara Nofrizal juga mengharapkan pemerintah daerah melakukan penguatan anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana dengan memperkuat mitigasi dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi satu persatu telah diutarakan pada Rapat Paripurna tersebut dan akan dijawab pada Rapat Paripurna selanjutnya oleh Bupati.

Di akhir sidang Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan sidang paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis mendatang.Heri

Berita Terkait :