Arosuka, SuhaNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumbar lakukan audit terhadap penanggulangan bantuan sosial terkait Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Solok.
“Audit BPKP ini akan berlangsung selama dua pekan, 17 September s.d 2 Oktober 2020,” ujar Wahyunurdin, Pengendali Teknis dari BPKP Sumbar, Senin (21/9) di Guest House Arosuka.
Dalam pertemuan ini BPKP menurunkan dua tim yakni Tim Audit Bantuan Sosial dari BPKP terdiri atas Wahyunurdin, Pengendali Teknis, Fitria, Ketua Tim, Alharis Tagora Anggota Tim, dan Mila Amalia Hasanah Anggota Tim.
Kemudian Tim Audit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdiri atas Helma Fatiza Pengendali Teknis, Maidyo Rahmady Zen Ketua Tim, Leni Rahmi Bakhtiar, Anggota Tim, dan Rafina Andi Anggota Tim.
Tim BPKP ini disambut oleh Bupati Solok H. Gusmal, Sekda Aswirman, Kepala Inspektorat Hermantias, Kepala BKD Editiawarman, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Si Is SP, Kasat Pol PP dan Damkar Efriadi, dan Kalaksa BPBD Armen AP.
Seperti disampaikan Wahyunurdin bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan semua yang terkait langsung dengan penanggulangan covid-19. Saat ini akan di fokuskan pada penanggulangan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.
“Audit di Kabupaten Solok dilaksanakan 17 September s.d 2 Oktober 2020,” ujarnya.
Data terkait dengan dua kegiatan utama ini, jelasnya, akan kita koordinasikan dengan SKPD yang terkait secara langsung.
“Sebelum audit BPKP, Pemerintah Daerah selalu melakukan evaluasi terkait dengan penaggulangan covid-19 ini,” ujar Bupati Solok, H. Gusmal.
Bupati berharap agar pemeriksaan dilakukan lebih cepat dan secara detail, semoga tidak ditemukan masalah dalam penanganan Covid-19 ini.
“Pemerintah Daerah dan dinas terkait akan memfasilitasi BPKP dalam proses pemeriksaan untuk memudahkan pekerjaan BPKP,” jelas Bupati Gusmal.
Lakukanlah pemeriksaan hingga tuntas. Pemkab Solok akan terus bekerja sesuai dengan aturan yang ada.
“Di Kabupaten Solok kehidupan sudah mulai berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” jelas Gusmal.
Setelah adanya pemeriksaan ini, jelas Gusmal, BPKP dapat memberikan laporan atau hasil kepada pemerintah daerah agar dapat dijadikan bahan kajian untuk mengevaluasi kinerja semua dinas instansi dalam penanganan Covid-19 ini. Wewe
Baca juga:
Facebook Comments