Jakarta, SuhaNews  –  Bupati Epyardi Asda menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi dan Aparatur, Selasa (1/11/2022) di Jakarta.

Kedatangan Bupati bersama rombongan untuk menyampaikan kebutuhan jaringan internet untuk kebutuhan pendidikan, UMKM, Pariwisata dan kebutuhan lainnya.

Baca juga: Bertemu GM Telkom Witel Sumbar, Bupati Sijunjung Harapkan Tidak ada Blank Spot

“Kabupaten Solok dikelilingi hutan dan perbukitan. Jaringan telekomunikasi belum merata,” ujar Bupati Epyardi Asda.

Ada beberapa area dengan status blank spot. Pemerintah Kabupaten Solok berharap bisa mengatasi persoalan di beberapa nagari ini.

Tak hanya itu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) perlu dioptimalkan dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, dengan memodernisasi birokrasi dalam pelayanan public untuk kepuasan masyarakat.

Dalam kunjungan ini, Bupati Solok yang  didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Teta Midra dan Kepala Bidang Aptika dan Persandian, Anton Hutavea diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam diwakili Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo, serta dihadiri sejumlah provider diantaranya PT.Telkomsel, PT.Indosat, PT XL Asiata dan Smartfren.

“Masih terdapat daerah-daerah blank spot atau tidak bersinyal di Kabupaten Solok, sehingga masyarakat susah untuk berkomunikasi dengan hanphone, para pelajar yang during atau mencari tugas di internet sulit,” ujar Bupati Epyardi Asda.

“Di Kabupaten Solok, lebih kurang 24 nagari blank spot terutama nagari-nagari Kecamatan Tigo Lurah,  dan Hiliran Gumanti, dan Nagari Pasilihan di Kecamatan X Koto Diatas,” ujar Bupati.

Saat ini, jelas Bupati, provider Telkomsel  di Kabupaten Solok cukup tinggi pengguna internetnya. Maka yang sangat dibutuhkan adalah menara Base Transceiver Station (BTS).

“Setiap saya melakukan kunjungan ke nagari-nagari yang  sulit signal, selalu menanyakan persoalan ini. Masyarakat sangat membutuhkan itu, terutama para guru dan siswa.

Menanggapi persoalan itu, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti persoalan ini.

“Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keinginan Pemkab Solok bisa terwujud,” katanya.

Daerah pedesaan di Indonesia yang masih blank spot, jelas Aju Widya Sari, ada kurang lebih 12 ribu desa.

“Kita menargetkan membangun infrastruktur untuk tranformasi digital di seluruh daerah 3T (tertinggal, terdepan dan Terpencil) agar mendapatkan layanan seluler 4G, dan mempercepat sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo,” jelas Aju Widya Sari.

Kepala Bidang Telekomunikasi Kemenko Polhukam, Atep Putu Anta mennyebutkan, bahwa pihaknya akan turun langsung ke sejumlah wilayah yang disampaikan Bupati Solok.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan turun langsung. Bila tidak ada halangan, pada tanggal 8 November 2022 ini, kita akan melihat wilayah yang blank spot di Kabupaten Solok,” ucap Atep.

Dari hasil survey tentang ketersediaan jaringan seluler di Kabupaten Solok, Executive Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tommy Gustavi Utomo, menyebutkan bahwa memang masih terdapat lokasi atau wilayah di Kabupaten Solok belum terjangkau.

“Pada 2023 akan ada beberapa titik yang akan dibangun menara BTS di Kabupaten Solok. Soal dimana dan berapa jumlahnya, kita belum dapat menyampaikannya. Pada tahun 2022 ini sudah ada yang dibangun yakni di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya,” jelasnya. (Wewe)

Baca juga: Langkitang Signal, Karya Alumni SMAN 1 Penguat Sinyal, Layaknya Punya BTS Sendiri