Badan Pertanahan Kota Solok Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

solok
Solok, SuhaNews – Badan Pertanahan (BPN) Kota Solok mengadakan sosialisasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Senin (08/02)di kantor camat Lubuk Sikarah,  Kota Solok.

Sosialiasi ini dihadiri oleh perwakilan dari kelurahan KTK, IX Korong dan Sinapa Piliang.

“Terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang seluk-beluk cara pengurusan hak milik tanah,” ujar Camat Lubuk Sikarah Novri Aprilizen, S.STP, Msi.

Keberadaan sertifikat, jelas Novri Aprilizen, sebagai bukti kepemilikan dan kekuatan hukum penting dalam menghindari sengketa tanah antara keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Manfaat sertifikat tanah selain memberikan kepastian hukum atas tanah juga untuk membuka akses permodalan bagi masyarakat,” tambah Camat.

Sementara Kapolres Solok AKBP Ferry Suwandi Sik yang diwakili oleh Kapolsek Kota Solok AKP Isburman SH meminta masyarakat untuk ikut mendaftarkan sertifikat tanah miliknya.

“Jika sertifikat sudah jadi, harap jaga baik-baik karena sertifikat adalah barang berharga dan jangan sampai hilang,” ujar AKP Isburman SH.

Selain itu, jelasnya, dengan adanya sertifikat maka status kepemilikan tanah lebih kuat di mata hukum.  Tidak perlu lagi dikhawatirkan akan timbul masalah sengketa tanah di kemudian hari.

Isburman menghimbau kepada warga agar taat mengikuti himbauan pemerintah dalam mempercepat menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona Covid 19 dengan mengikuti 3M + 1T yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak dan tidak berkerumun.

“Semakin sering disampaikan himbuan protokol kesehatan ini diharapkan masyarakat semakin sadar untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi Covid-19 bisa cepat berakhir agar aktivitas masyarakat bisa normal kembali,” papar Isburman.

Pada kesempatan itu ATR-BPN Kota Solok melalui Kasi penataan Leni Marlianti menghimbau agar masyarakat bisa memahami pentingnya melegalkan hak dari kepemilikan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hak milik masyarakat.

BACA JUGA  Pemda dan BPN Tanah Datar Tandatangani Kerjasama Masalah Tanah dan Pajak

“PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat,” ujar Leni Marlianti.

Program PTSL, jelas Leni, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

“Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).  Sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4.” Jelass Leni Marlianti.

K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertipikat.

solokK2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah.

K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat (berkas tidak lengkap) sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah.

K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

Sejak tahun 2017, papar Leni Marlianti, Pemerintah melaksanakan pensertifikatan massal melalui PTSL.  Melalui program ini diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia (126 juta bidang tanah) sudah terdaftar dan bersertifikat. (Dedi/Meri)

Baca juga:

Facebook Comments

loading...