spot_img

Walikota Bukittinggi Paparkan Sikap PSBB di Webinar Internasional

Bukittinggi, SuhaNews. Pernyataan sikap pemerintah Kota Bukittinggi untuk keluar dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian banyak pihak juga termasuk dikalangan akademisi.

Banyak prediksi yang bermunculan kapan covid ini akan berakhir, tapi tidak ada yang bisa memastikan wabah virus ini akan berakhir, oleh karena itu saya rasa perlu ada terobosan – terobosan baru yang akan kita lakukan, dan saya melihat Walikota Bukittinggi sudah membuat kebijakan baru, membuat terobosan baru, mudah – mudahan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau kota yang ada di sumatera Barat dan juga di Indonesia bagaimana langkah – langkah yang diambil dalam penanganan covid ini .

Demikian antara lain disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof.Drs.Ganefri,M.Pd,Ph.D disaat memberikan sambutan pada pembukaan Webinar Internasional yang bertemakan “Relasi Negara dan Karakter Kewarganegaraan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19” yang diikuti lebih dari 3.000 orang partisipan dengan moderator Dr.Hasrul Piliang, M.Si pada Sabtu 30 Mei 2020.

Prof.Ganefri juga mengatakan, bekerja dari rumah atau PSBB atau apapun bentuknya saat ini yang kita lakukan dalam penanganan wabah virus corona, saya rasa harus ada solusi – solusi baru yang harus di lakukan untuk kembali kita bergerak, bagaimana semua sektor publik bisa diaktifkan tidak hanya di sektor ekonomi, saya kira disektor pendidikan juga kita mengalami degradasi yang cukup tinggi termasuk juga dari sisi operasional dari pelaksanaan pendidikan tinggi itu sediri.

“Saya kira kalau ini terus kita pertahankan saya yakin akan memberikan dampak sosial yang luar biasa oleh sebab itu diperlukan keberanian, oleh karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus menurun ini akan memberikan dampak yang luar biasa, oleh sebab itu topic yang dibahas hari ini dengan berbagai pengalaman para pakar dan juga pengalaman dari  Walikota Bukittinggi yang memulai kembali membuka sector – sector ekonominya yang saya kira ini adalah langkah tepat, yang kami rencana di UNP juga akan memberlakukan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan memenuhi standar protokoler covid-19 ini,”ungkapnya.

BACA JUGA  Evaluasi Pelayanan Publik di Padang Panjang, KemenpanRB Kunjungi Dinas Dukcapil dan DPMPTSP

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang diberikan kesempatan pertama untuk berbicara pada webinar tersebut menyampaikan hal dan langkah – langkah serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanganan Covid-19 yang diawali sejak ditemukannya kasus warga yang diduga terinfeksi virus covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020.

Gerak cepat Pemko Bukittinggi dalam penanganan covid – 19 ini antara lain dengan mengambil kebijakan – kebijakan seperti menutup semua ojek wisata berbayar, meliburkan sekolah dengan study from home, merumahkan ASN dengan work from home mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta pejabat eselon IV kebawah, membebaskan retribusi pelayanan pasar dan pasar grosir, pembebasan pembayaran pajak hotel, memberikan bantuan jaring pengaman sosial dalam bentuk pangan, pembebasan reribusi parkir serta pengambilan kebijakan lainnya dalam protocol kesehatan.

Disampaikan Ramlan bahwa selama masa tanggap darurat diberlakukan, roda perekonomian masyarakat menjadi stagnan, bahkan sejak PSBB diberlakukan hampir sebagain besar sector ekonomi tidak berjalan, banyak masyarakat mengalami kekurangan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan dan tidak produktif. Pendidikan anak – anak sangat lama terlantar dan belajar dari rumah dirasa tidak efektif, keluhan dan tuntutan dari ummat yang cukup lama tidak beribadah di masjid dan dikhawatirkan kesulitan ekonomi masyarakat akan berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“apabila roda perekonomian terlalu lama lumpuh maka untuk membangkitkan kembali membutuhkan waktu yang relatif lama dan daya ungkit yang besar karena sudah sangat banyak badan – badan usaha maupun perorangan yang collaps, dan kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat juga berpotensi untuk terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, untuk itu perlu dilakukan pelonggaran kepada masyarakat untuk beraktifitas, kita kurangi kecemasan warga sehingga warga dapat memulai kembali aktifitas untuk memperbaiki ekonominya namun tentunya tetap dengan protocol kesehatan yang ditetapkan,” ungkapnya.

BACA JUGA  PSBB Diberlakukan, Lalu Lintas Orang Antardaerah Diperketat

Kemudian Ramlan juga menyampaikan bahwa kebijakan untuk tidak melanjutkan PSBB adalah berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi dan sosial yang antara lain berdasarkan evaluasi terhadap kasus pasien terkonfirmasi positif di Kota Bukittinggi, hasil tracking yang dilakukan sebagian besar tidak terjadi penularan kepada orang yang pernah bersentuhan, kasus pasien terkonfirmasi positif sebagai besar adalah OTG dan berhasil disembuhkan.

“untuk memutus mata rantai covid-19 ini harus dilakukan secara bersama dan konsep saya adalah yang sehat kita pertahankan sehat dan yang sakit kita obati, semua kita harus bersemangat agar imun tubuh tetap meningkat dan tidak perlu meghadapi dengan ketakutan yang penting adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk selalu mengunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,” pungkasnya.

Webinar Internasional 3 (tiga) Negara yang menghadirkan praktisi dan akademisi dari Malaysia, Australia dan Indonesia yang digagas oleh Prodi Pendidiakn Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakutas Ilmu Sosial UNP ini selain menghadirkan nara sumber Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, SH juga menghadirkan Prof.Dr.Ismet Fanany,M.Sc, Prof.Madya Dr.Nadrajan Thambu, Dr.Shasitaran Raman Kutty, dan Prof.Dr.Azwar Ananda, M.A serta Dr.Suryanef, M.Si selaku master of ceremony.

reporter : Yal editor : Moentjak

Baca Juga :

Facebook Comments