Bupati Solok: Akibat Covid-19 Pendapatan Daerah Turun 2,55%

Bupati
Bupati Solok diwakili Sekda Edisar serahkan note penjelasan perubahan APBD 2021
Arosuka, SuhaNews – Bupati Solok diwakili Plh Sekda Edisar menyampikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di hadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Jumat 10 September 2021.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Solok, Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir, Kabag   Pemerintahan Drs. Syahrial, MM, Plt. Sekwan Zaitul Ikhlas, anggota DPRD, Forkopimda, dan kepada SKPD.

Baca juga:  KUA PPAS APBD Kota Solok Tahun 2022 Ditandatangani

Bupati Solok diwakili Plh, Sekda Edisar mengatakan bahwa Perubahan APBD termasuk salah satu agenda daerah. Menjadi bagian dari tahapan sistem pengolahan keuangan dalam rangka penutasan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel.

“Pertimbangan  yang  menyebabkan dilakukannya perubahan APBD untuk menyesuaikan dengan target PAD,” ujar Edisar.

Pandemi Covid-19, jelas Edisar, mengakibtkan perekonomian Kabupaten Solok mengalami kontraksi dalam perkembanganya karena situasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan asumsi makro indikator pembangunan daerah sehingga pemerintahan kab. Solok menyesuaikan kembali  target kinerja pembangunan.

“Sesuai hasil rapat paripurna DPRD pada 26 Agustus 2021 lalu, maka kebijakan pendapat daerah dalam perubahan APBD Kab. Solok tahun anggaran 2021 mengalami koreksi,” jelas Bupati Solok.

Perubahan rencana pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp1.224.699.874.071,- ,atau turun sebesar 2,55% dibandingkan dengan APBD awal tahun anggaran 2021.

Pendapatan asli daerah tekoreksi 11,5% , menjadi Rp75 Milyar. Hal ini merupakan pertimbangan turunnya aktifitas ekonomi, sebagai dampak COVID-19. Sedangkan pendapatan transfer terkoreksi sebesar 1,98%.

“Terkait dengan berbagai persoalan tersebut, Belanja daerah direncanakan Rp1.270.177.704.771,21-, Alokasi ini turun 1,29% sari alokasi tahun 2021 awal,” jelas Bupati Solok melalui Plh. Sekda Edisar.

Pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun 2021, jelasnya,  dialokasikan untuk defisit belanja daerah, Penerimaan utama pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya Rp.45.477.830700,-.

BACA JUGA  Walikota Padang Panjang Dukung Pendirian Koperasi Syariah KSPPS Hidup Berkah Bermakna

“Kami berharap pembahasan berlangsung dengan rasa kekeluargaan, sehingga kita dapat mencari solusi bersama terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi,” jelas Edisar. (Wewe)

Baca juga: Bupati Rusma Yul Anwar Sampaikan Nota KUA-PPAS APBD Tahun 2022

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaPemko Padang Tingkatkan Sinergi dengan BPKP Sumbar
Artikel berikutnyaLiga Inggris: Leicester Tantang Manchester City di King Power Stadium