Bupati Solok Selatan: Berpolitik Praktis, Wali Nagari Bisa Diberhentikan

bupati
Padang Aro, SuhaNews – Bupati Solok Selatan Khairunnas mengingatkan para wali nagari untuk tidak ikut berpolitik praktis dalam kesehariannya. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bupati dan wabup beserta wali nagari se-Kab. Solok Selatan, Senin (17/5/2021) di aula Sarantau Sasurambi.

“W ali nagari jangan ikut-ikutan berpolitik praktis dengan menjadi pengurus partai politik atau turut serta beraktivitas pada parpol tertentu,” ujar Bupati didampingi Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi.

Baca juga: Bupati Solok Selatan Ikutsertakan Wali Nagari dalam Apel Gabungan

Kalau ingin ikut berpolitik, jelas Wakl Bupati Yulian Efi, berhenti jadi ASN atau wali nagari, setelah itu masuk ke dunia politik. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan bahwa perangkat desa termasuk di dalamnya Kepala Desa atau sebutan lainnya dilarang menjadi pengurus partai politik tertentu.

“Wali nagari diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta terus menjalin hubungan baik dan komunikasi dengan berbagai pihak,” harap Wabup Solok Selatan.

Gerak gerik kita, jelasnya, akan selalu diperhatikan oleh masyarakat. Sekarang zaman sudah sangat terbuka. Semuanya bisa disorot dan keluar dengan cepat pada berbagai media.

“Karena itu, teruslah memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat,” ujarnya

Terkait persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan acuan dalam pemberian berbagai bantuan sosial, jelas Wabup, Dinas Sosial dan PMD diharapkan terus berkoordinasi dan mendampingi pihak kenagarian untuk selalu memperbaharui DTKS tersebut, agar akurasi bantuan-bantuan yang diberikan bisa lebih baik.

bupatiSementara itu, Inspektur Pemkab Solok Selatan Akmal Hamdi memberikan penekanan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, wali nagari yang terbukti terlibat politik praktis dapat dikenai sanksi administratif, bahkan bisa berujung kepada pemberhentian.

BACA JUGA  Kunjungi Nagari Tertinggal, Bupati Solok Hadiri Sertijab Wali Nagari Sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu

” Pada pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa yang terbukti berpolitik akan dikenai sanksi administratif  bahkan sanksi pemberhentian,” tegas Akmal Hamdi. (*/We)

Baca juga: Bupati Solok Selatan Ikutsertakan Wali Nagari dalam Apel Gabungan

Facebook Comments

loading...