DPRD dan Pemkab Tanah Datar Sepakat Bahas 11 Ranperda Pada 2021

tanah
Batusangkar, SuhaNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dan Tim Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Pemerintah Daerah sepakat akan membahas 11 judul Rancangan Peraturan Derah pada  Tahun 2021.

“Kita agendakan unutk membahas 11 Ranperda pada 2021,” kata Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, Senin (23/11) di ruang sidang DPRD, Pagaruyung.

Pernyataan ini disampaikan  saat menggelar rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021, yang dihadiri 23 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, StafAhli, Asisten dan Pimpinan OPD.

Rony Mulyadi menyampaikan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ideal.

“Pembahasan telah dilakukan pada Rabu 9 November2020 lalu terhadap 11 usulan rencana Propemperda antara DPRD bersama tim pemkarsa dan tim pembentukan pemerintah daerah serta hasilnya dituangkan dalam Keputusan DPRD Tanah Datar,” katanya.

Laporan hasil pembahasan disampaikan Istiqlal selaku Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD, sesuai surat dari Pemkab Tanah Datar tanggal 29 September 2020 perihal usulan Rencana Program Pembentukan Perda tahun 2021.

“11 judul rencana program itu adalah Ranperda tentang RTRW, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Penyelenggaraan Perpustakaan, Persampahan, Riparkap, RPJMD tahun 2021-2026, Trantib dan Nagari,” kata Istiqlal.

Adapun Ranperda yang akan dibahas yaitu Ranperda Pertanggujawaban APBD tahun Anggaran 2020, perubahan APBD tahun Anggaran 2021 dan APBD tahun anggaran 2022.

Dari 11 usulan Rencana Program Pembentukan Perda tahun 2021 tersebut, jelas Istiqlal, juga telah diusulkan pada tahun 2020 yang belum terealisasi di antaranya Ranperda RTRW, Riparkab, Trantib dan Persampahan.

Sementara Pjs. Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Irwandi menyampaikan bahwa  pembahasan Propemperda tahun 2021 sudah terlaksana sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

“Dalam pembahasan ini antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tim Propemperda memberi perhatian dan kontribusi selama pembahasan serta telah mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perkembangan dan kebututuhan masyarakat,” sampai Irwandi.

“Kepada OPD Pemrakarsa agar lakukan upaya percepatan dalam penyusunan rancangan, menyusun naskah akademik, menyusun Ranperda, melibatkan tenaga ahli dan stakeholder dalam penyusunan rancangan Ranperda, serta mensosialisasikan Ranperda kepada masyarakat sebelum disampaikanke DPRD,” tegas Irwandi.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan atas 11 Ranperda yang akan diprioritaskan pada tahun 2021 oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra.

Reporter: Dajim      Editor: Wewe

Baca juga:

Facebook Comments

loading...