Ekonomi Politik Global Pasca Pandemi Covid-19

Ekonomi Politik Global Pasca Pandemi Covid-19

Ekonomi Politik Global Pasca Pandemi Covid-19

oleh : Dian Adriyanti, Universitas Islam Indonesia

Munculnya pandemi Covid-19, mengakibatkan mobilitas di politik kerjasama berpaut pada cara menangani virus tersebut. Kemudian, adanya fase baru di dalam mobilitas politik global yang beralasan bahwa seluruh negara terhantam dampak dari pandemi. Ada tiga sektor penting yang kena dampaknya yaitu, harga minyak, bisnis perjalanan, dan supply clain. Namun, tidak hanya tiga faktor penting ini sebenarnya seluruh sektor merasakan dampaknya. Fokus terhadap permasalahan sektor ekonomi di berbagai kawasan akan memberikan dampak sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Menghadapi economic fallout yang membuat investasi dan valuasi dalam perdagangan  menurun,  dan  berdampak  pada  negara  berkembang sampai negara maju, dapat dibuktikan dengan angka kemiskinan yang meningkat akibat pandemi di mana setiap negara akan berjuang untuk menghadapi hal tersebut.

 Bank  Dunia memprediksi kemiskinan dari 8,1% pada 2019 menjadi 8,6% 2020 dapat diartikan akan  lebih  dari  50  juta  orang  mengalami  kemiskinan  akibat pandemi ini. Bukan  hanya itu, sebelum adanya Covid-19 orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan mudah tanpa adanya hambatan. Hal ini menggambarkan di sisi lain bermanfaat dan di sisi lainnya merugikan, karena gerakan bebas bahkan tanpa hambatan yang dibawa oleh globalisasi. Globalisasi ini menjelaskan bahwa perubahan mendasar dari dunia diakibatkan oleh polarisasi antara kubu komunisme dan liberal, menjadi terhubung satu sama lain. Fakta yang terjadi,  pandemi Covid-19 ini memiliki dampak yang luar biasa tentang globalisasi dunia salah satunya dari aspek ekonomi yang hingga saat ini dalam efektivitas upaya untuk membatasi penyebarannya yang tidak jelas dan pasti.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu tatanan ekonomi global dan menuntut pemerintahan meminimalisir dampak yang ada. Contohnya, seperti kekuatan beli masyarakat menjadi lemah dan investasi asing ditarik karena tidak responsif sehingga bisnis harus kehilangan perputaran uang bahkan modal yang digunakan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Dapat dipahami tatanan ekonomi global sebagai salah satu wujud   dari liberalisasi ekonomi, di mana negara menjadi

BACA JUGA  UMKM Ummi Wiwik Dibina Unand dan UNP

Aktor  yang  berusaha  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara nasional tidak bisa hanya melalui kerjasama saja dan sistem yang ada dalam rezim internasional. Ekonomi global dititikberatkan untuk semua aktor dalam sistem internasional, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara bersama di bawah tatanan yang disepakat. Dampak ekonomi ini tidak hanya pada level nasional, namun juga pada level global seperti penurunan valuasi perdagangan dunia hingga 32% dan penurunan valuasi pasar saham global 10%.

Hal ini sejalan dengan menurunnya kinerja perusahaan di seluruh dunia harus menerima nasib di-PHK akibat perusahaan tidak mampu untuk menutupi biaya operasional pada saat pandemi yang berdampak pada turunnya pemasukan. Kondisi pada saat pandemi menuntut negara di dunia untuk mengimplementasikan kebijakan penyekatan massa dan keputusan politik seperti: social distancing, physical distancing, lockdown, bahkan adanya penutupan perbatasan. Penutupan rute penerbangan terhadap aktivitas keluar masuk untuk warga negara asing. Dan penutupan berbagai fasilitas umum, pembatasan operasional perkantoran, dan kebijakan lainnya seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan transportasi massal membuat ekonomi lemah.

Hal  yang  perlu  dimengerti  lebih  dalam di mana tatanan itu sendiri (governance) bertingkah sebagai otoritas untuk mengatur patutnya pemerintahan dengan struktur dan fungsi untuk mengangkat keputusan maupun kebijakan kepada aktor-aktor yang terpusat di dalamnya dengan mekanisme yang telah disepakati. Perbuatan yang dilakukan mengarah kepada harmonisasi kebijakan  makro  ekonomi,  liberalisasi  perdagangan,  mekanisme  bantuan  pendanaan  yang bersifat policy guidance dalam bidang perekonomian, dan kebijakan kontrol nilai tukar mata uang asing tertentu.

Tentunya negara diwajibkan untuk melakukan penetrasi yang diperlukan untuk menjaga agar nilai yang diinginkan stabil dalam harmonisasi kebijakan moneter maupun kebijakan perdagangan antar negara dalam tatanan ekonomi global yang mulai bergerak menuju penekanan regionalisme (kawasan) sebagai tumpu kerja sama setiap negara dalam liberalisasi ekonominya.

BACA JUGA  Wako Hendri Septa Terima Bantuan Beras 3 Ton dari Jasa Raharja dan CV.Hayati

Salah satu kebijakan ekonomi yang cukup berpengaruh pada pasca pandemi, kawasan Uni Eropa mengaplikasikan ketika parlemen Eropa memutuskan untuk mengangkat kebijakan pemberian dorongan pada aktor-aktor pasar untuk menjaga kelangsungan pasar sebagai sarana transaksi yang menjaga perputaran uang. Di pasar Uni Eropa, UE sepakat untuk mengangkat anggaran

sebesar 640 miliar Euro menjadi dana penggerak dan membantu kelanjutan liberalisasi ekonomi Uni Eropa. Diharap ini dapat menjadi suntikan dana segar di tengah krisis untuk negara anggota Uni Eropa dalam mempertimbangkan gaji dan upah buruh maupun angkatan kerja untuk mencegah pengangguran dan mengurangi kesenjangan sosial yang menyerang berbagai sektor ekonomi.

Cara lain yang dilakukan adalah di mana Uni Eropa melalui komisi Eropa mengimplementasikan  kebijakan  Covid-19  sebagai  berikut  untuk  mendukung  visi  jangka panjang kawasan yang terintegrasi, menegaskan bahwa pentingnya intensitas komunikasi antar anggota kawasan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip regionalisme maupun multilateralisme sebagai penyelesaian dari permasalahan intra-regional dari Uni Eropa tentang pandemi Covid-19 khususnya di bidang ekonomi.

Baca Juga :

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumya“Sehari Menjadi Kamu” Program IPM Al Kautsar Libatkan 60 Santri
Artikel berikutnyaDitengah Pandemi, Guru dan Siswa MAN 2 Bukittinggi Tetap Kreatif