Padang, SuhaNews – Pj. Sekda Provinsi Sumbar, Yozarwardi membuka Rapat Koordinasi  penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Daerah di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (22/01/2025).

“SAKIP tahun 2024 meskipun terjadi peningkatan, capaian akuntabilitas di beberapa daerah masih belum optimal,” ujar Yozarwardi.

Baca juga: Sutan Riska : Nilai SAKIP Dharmasraya Minimal Harus BB Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, empat daerah berhasil meraih predikat BB, 14 daerah meraih predikat B, dan satu daerah memperoleh predikat CC.

Pj. Sekda Yozarwardi, menegaskan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai bagian integral dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“SAKIP merupakan alat yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah,” tambah Yozarwardi.

Melalui SAKIP, jelas Sekda, kita dapat mengawal penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, serta memastikan tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat.

Yozarwardi menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dengan mengacu pada Core Value Aparatur Sipil Negara (ASN) poin ketujuh, yaitu kolaboratif.

Sekda menyoroti adanya daerah yang belum mencapai target optimal dan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki kinerja akuntabilitas di semua lini pemerintahan.

“Target kita adalah tidak ada lagi daerah dengan nilai SAKIP yang berada di kategori C. Hal ini membutuhkan komitmen bersama, kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, dan penguatan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, serta bagian organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Fitriati, dalam laporannya menyampaikan pentingnya peran SAKIP dalam mengawal perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ia juga menyampaikan dibutuhkannya penguatan peran pada OPD terkait sehingga implementasi SAKIP dapat berjalan maksimal.

“Melalui rakor ini, kita berharap dapat memperkuat peran Bappeda dalam perencanaan, Biro Organisasi dalam koordinasi, dan Inspektorat dalam pengawasan dalam implementasi SAKIP,” ujar Fitriati.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Akhmad Hasmy, yang menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa SAKIP merupakan alat pertanggungjawaban yang harus dijalankan secara sistematis. Selain itu, juga hadir Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Teten Ali, yang berbagi pengalaman mengenai implementasi SAKIP di daerahnya yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi.

Sebagai penutup, Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt. Inspektorat Daerah Sumbar, Andri Yulika turut menyampaikan harapannya dalam rakor ini. Ia berharap, melalui rakor ini Pemprov Sumbar dapat secara bertahap menindaklanjuti masukan-masukan yang telah diterima dari para narasumber.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasmy dan Pak Teten, serta Bapak/Ibu semua yang telah hadir, semoga secara bertahap kita dapat meningkatkan angka SAKIP kita,” pungkas Andri. hm/Diskominfotik Sumbar

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Kinerja, Pemkab Sijunjung Adakan Bimtek SAKIP