Gelar Operasi Yustisi, Polres Solok Ajak Masyarakat Patuhi Perda AKB

81
polres
Arosuka, SuhaNews. Polres Solok menggelar operasi yustisi Rabu (16/9) di jalan lintas Sumatera km. 22 Lubuk Selasih Kab. Solok. Dalam operasi ini personil mengajak msyarakat mematuhi Perda AKB (adaptasi kebiasaan baru) sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

polres

Kapolres Solok AKBP Azhar Nugroho,SH,S.I.K,Msi melalui Kabag Ops Polres Solok AKP. Joko Hendro Lesmono, S.H, S.Ik bersama Pawas Kasat Tahti IPTU Alif Rahman, IPTU Syafrul Hadi, IPTU J.T Raja Guguk, IPDA R. Adnes, SH, IPDA Riko Kurniawan,SH, Personil Polres Solok Regu III, Gabungan Personil Pol PP Kab. Solok .

Operasi ini merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PERBUP SOLOK Nomor 44 tahun 2020 tgl 24 Agustus 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di kab. Solok”,imbuhnya.

“Operasi Yustisi yang dilakukan Jajaran Polres Solok dan Satpol PP kab.Solok merupakan Himbauan kepada Masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran virus Covid-19”,pungkasnya

salah satu bentuk upaya sosialisasi tersebut yaitu Dengan Memberikan Teguran kepada masyarakat yang tidak memakai masker guna untuk memperkecil dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19

“Bagi masyarakat baik perorangan, pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi. Untuk itu setiap orang wajib menerapkan 4 M, sesuai dengan standar penanganan Covid-19”,katanya.

yaitu dengan Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Begitu juga dengan pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum wajib menyediakan sarana prasarana 4 M.

Joko juga menegaskan ada sejumlah sanksi siap menanti bagi siapa saja yang membandel pada masa penerapan nantinya. Sanksi beragam, mulai dari terguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif. Teguran sifatnya akan diberikan pada masa sosialisasi, namun bila ditemui ada masyarakat yang melanggar pada saat razia nanti akan dihukum dengan kerja sosial selama 2 jam kerja di fasum terdekat.

polres

“Sesuai dengan pasal 9 ayat 7 Perbup 44 tahun 2020, bagi perorangan yang pernah terkena sanksi kerja sosial dan masih tertangkap lagi tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan didenda, maksimal Rp 200 ribu,” terang nya

Sementara itu, bagi pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum, harus siap terkena denda maksimal Rp 1 juta rupiah bila masih membandel usai terkena teguran tertulis. Jika masih melanggar, maka akan diberlakukan penghentian usaha mereka untuk sementara.

“Sanksi terberatnya akan dicabut izin usahanya, intinya Perbup ini untuk menggugah kepedulian kita bersama agar peduli dan bersama-sama mendukung upaya pengendalian Covid-19,” tambahnya.

Sejatinya, penerapan Perbup 44 tahun 2020 bukanlah untuk memaksa masyarakat, namun memancing kepedulian agar bersama-sama mengambil peran dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bakal menerapkan secara penuh Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020 pada Oktober 2020 mendatang.

Produk hukum daerah tersebut berisi tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok.

“Kita sudah sama-sama rasakan dampaknya terhadap sosial dan ekonomi, kita ingin, semua lapisan bergerak bersama untuk membantu memutus mata rantai penyebaran sehingga kita bisa beraktivitas normal,” tutupnya.

reporter : Dedi editor : Moentjak

BACA JUGA :

Facebook Comments

loading...