SuhaNews–Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Dengan Tema” peningkatan produktivitas sektor strategis menuju transformasi ekonomi” di Pangeran Beach Hotel, Senin (28/3/2022).
Pada sambutan Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan Musrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian yang tidak terputus dari pelaksanaan musrenbang yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/Kota dari tingkat Nagari/Desa/Kelurahan, dan tingkat Kecamatan, Kabupaten/kota hingga ketingkat provinsi, sehingga diharapkan masukan dari para stakeholder merupakan hasil dari pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat Kabupaten/Kota.
“Untuk itu, sebagai langkah konret dalam perumusan serta penjaringan usulan, telah diminta kepada masing-masing Bupati/Wali Kota untuk menyampaikan usulan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah tanggal 23 Februari 2022 yang lalu, kemudian secara lebih teknis usulan tersebut ditajamkan dan dibahas serta disepakati dalam pelaksanaan Pra Musrenbang tanggal 16 s.d 18 Maret 2022 yang dilaksanakan di Kab. Tanah Datar,” sebut Mahyeldi.
Menurutnya, perlu menjadi perhatian kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal yang berada di Sumatera Barat, BUMN dan BUMD serta Lembaga Profesi/Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat.
“Bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial atau separuh-separuh, upaya yang dilakukan harus secara bersama dan saling bersinergi,
dilaksanakan secara terintegrasi dengan yang lain dan diintervensi secara holistic terutama dalam penanganan permasalahan serta dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kondisi pada masing-masing daerah secara regional,” ajaknya.
Proses perencanaan pembangunan daerah kedepan, harus didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada tahun pelaksanaan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian pembangunan di Sumatera Barat pada tahun 2021 serta kondisi bencana yang kita alami pada awal tahun 2022 dapat disampaikan beberapa hal, yakni:
1. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2020 mengalami konstraksi sebesar minus 1,6 % namun secara perlahan, laju pertumbuhan ekonomi mampu bangkit pada tahun 2021 sebesar 3,29%. Dan perlu kerja keras kita bersama meningkatkannya karena capaian laju pertumbuhan ekonomi di Barat pada tahun 2021 masih dibawah capaian rata-rata nasional yang mencapai sebesar 3,69%.
2. Capaian PDRB Perkapita Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar Rp. 45,29 juta dan mengalami peningkatan jika dibandingan tahun 2020 sebesar Rp.43,84 juta.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat Tahun 2021 mencapai sebesar 72,65 dan mengalami peningkatan. yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya serta capaian ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 72,29. Dan saat ini IPM Sumatera Barat masih tetap berada di Peringkat ke-9 dari seluruh Provinsi di Indonesia.
4. Capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada kondisi September tahun 2021 sebesar 6,04%, capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,56%. Capaian tingkat kemiskinan di tahun 2021 ini merupakan pencapaian yang paling rendah sepanjang sejarah pencapaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Penurun persentase tingkat kemiskinan ini juga diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin Tahun 2021 sebesar 339.930 jiwa dibandingkan terakhir di September 2020 sebesar 344.230 jiwa.
5. Tingkat pengangguran Terbuka Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 6,52% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 5,33% . Hal ini tentu sudah kita sadari bersama yang disebabkan oleh pandemic covid.
6. Bencana gempa bumi yang kita alami di awal tahun 2022, dari data sementara di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat telah mengakibatkan kerusakan, Rumah Masyarakat, 1.918 rusak berat, 1.518 rusak sedang dan 3.269 rusak ringan, Infrastruktur yang mengalami kerusakan yaitu 10 unit jembatan, 7,62 km jalan, 3 Daerah Aliran Sungai, 8 unit irigasi, 7 sekolah di semua tingkatan, 24 rumah ibadah dan 51 sarana perkantoran.
Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Prov Sumbar dan Kabupaten/Kota secara umum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat terutama dalam hal Pemulihan dan pertumbuhan di sektor Ekonomi yang sangat terdampak akibat adanya pandemic covid termasuk juga bencana non alam serta bencana alam berupa gempa bumi.
“Untuk itu kita semua harus meyakini bahwa secara perlahan dan pasti akan terus kita upayakan secara bersama-sama untuk tetap ekonomi di Sumatera Barat tumbuh secara ,” pinta Mahyeldi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Dr. Teguh Setyabudi, M.pd. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam perencanaan pembangunan Sumatera Barat khususnya untuk tahun 2023 ditengah situasi pandemi covid-19 saat ini.
“Musrembang ini sangat mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, melalui forum ini seluruh berkepentingan dapat melakukan pemahaman, penajaman, menyelaraskan juga klarifikasi atas program kegiatan dan sub kegiatan untuk disepakati menjadi rancangan akhir dari RKPD provinsi daerah barat tahun 2023,” terangnya.
Tujuan pembanguan daerah disampaikan Teguh Setyabudi sesuai dengan pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang penataan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pendapatan kesempatan kerja, peningkatan lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik.
Pada dasarnya pembangunan daerah adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional.
“Dalam konteks capaian pembangunan di provinsi sumatera barat berdasarkan data BPS sampai tahun 2021 hampir semuanya menunjukan capaian yang baik, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 3,29 persen, Setelah sebelum terkontraksi dengan 1,26 persen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022, tingkat Provinsi Sumatera Barat 2022 kepada
Terbaik Pertama Kota Payakumbuh, Terbaik kedua, Kota Padang Panjang, Terbaik ketiga Kota Bukittinggi.
Dan terbaik pertama tingkat kabupaten kepada Kabupaten Pasaman, terbaik kedua Kabupaten Tanah Datar, terbaik ketiga Kabupaten Agam dan harapan pertama, Kabupaten 50 kota, harapan kedua Padang Pariaman, Harapan ketiga Kabupaten Kepulauan Mentawai serta penghargaan Khusus kepada Kota Sawahlunto.
Turut hadir, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Deputi Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam (KSDA), Arifin Rudiyanto, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumbar, Anggota Forkopimda Sumbar, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumbar, Bupati/Wali Kota se-Sumbar beserta jajarannya, Rektor Universitas Negeri dan Swasta se Sumbar, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Prov Sumbar, Para Pimpinan instansi Vertikal di Sumatera Barat, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Barat, Kepala Bappeda Daerah tetangga Provinsi Sumut, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, serta Ketua dan Anggota Tim Kerja Penyusunan RKPD Provinsi Sumbar. Rel
Baca juga:
Facebook Comments