Jabatan Itu Bukan Untuk Sang Ustadz Kampung

sang
Ketua UMUM MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, Lc, M.Ag

Jabatan Itu Bukan Untuk Sang Ustadz Kampung

oleh : Buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa

Melanjutkan kisah perda zakat.
Ternyata tidak cukup waktu satu bulan rupanya merumuskan materi perda itu. Perdebatan demi perdebatan dalam mudzakarah demi mudzakarah dilalui dengan semangat oleh para ulama.
Walaupun tidak sampai ke tingkat sempurna tentunya, tapi setidaknya itu lah maksimal usaha ketika itu dengan keterbatasan ilmu yang jauh dari kesempurnaan.
Setelah rumusan itu dituntaskan oleh ustadz kampung, ia pun datang menyampaikannya kepada sang bupati.

“Maaf pak, sedikit terlambat karena perdebatannya cukup alot sehingga tidak tuntas dalam satu mudzakarah”, ujar sang ustadz kampung membuka pembicaraan.

“Nggak apa-apa ustadz, yang penting saya tak masuk neraka karena salah ambil. Waktu ustadz mengulurkan tangan dengan saya pagi itu, saya menggigil juga ustadz. Walaupun beberapa ribu saja, ternyata bukan hak saya untuk mengambilnya. Sekarang saya lega setidaknya kalau saya ditanya kelak, saya cari ustadz dulu untuk menjawabnya di hari kiamat. Ha ha…”, begitulah komentar bupati itu ketika itu.

Bupati itu pun memanggil bagian hukumnya untuk menyesuaikan draft itu dengan format hukum dan berpesan, “nanti kalau sudah selesai formatnya, lihatkan dulu kepada ustadz dan jelaskan maksudnya kemudian nanti sesudah ketuk palu di dewan, jangan lupa meminta ustadz dan para ulama lainnya untuk membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya ya.. ! Kata bupati memerintahkan kepala bagian (Kabag) hukumnya.

Dua bulan berlalu, baru perda itu disahkan oleh dewan.
Alhamdulillah walaupun melalui waktu yang tidak singkat, tiga perda pertama di propinsi itu lahir di kabupaten tempat ustadz kampung berada.

Kebetulan sekali pada Kamis malam setelah pengesahan perda itu, ustadz muda itu diundang untuk ceramah di rumah bupati yang merupakan kegiatan rutin bulanan.

Menarik juga, karena ceramahnya tidak lama tapi dialognya yang panjang.

Selesai dialog, sang bupati menyampaikan berita gembira bahwa perda-perda yang bermuatan syari’at Islam telah disahkan oleh dewan.

Sang ustadz kampung itu dingin saja menaggapi berita itu.

Bupati terheran sambil bertanya, “ada yang kurang dalam perda itu ustadz ? Sepertinya ustadz tidak begitu gembira !”.

“Bukan pak, cuma di sisi lain, saya malu sebenarnya “, jawab sang ustadz.

“Kenapa malu ustadz ?”, kejar sang bupati dengan semangat ingin tahu.

“Kenapa tidak malu pak ?!

Di tengah umat Islam, kita mesti membuat perda untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim.

Seharusnya kesadaran kita sudah muncul dengan pengakuan kita sebagai muslim tapi yah sudahlah pak.

Di sisi lain, inilah yang bisa kita lakukan untuk menjaga umat ini dari kedurhakaan karena tidak peduli dengan tuntunan syari’at agama mereka. Walaupun yang kita lakukan tidaklah besar, setidaknya kita sudah berusaha.

Semoga bapak, saya dan seluruh ulama masih bisa mengangkat muka kelak di hadapan Allah swt ketika hari perhitungan itu tiba”, jawab sang ustadz.

“Iya ustadz. Setidaknya kita ingin berbuat dan telah berbuat walaupun sangat kecil dari apa yang dituntut oleh Allah kepada hambanya. Semoga kita dirahmati Allah ya ustadz ?!”, tegas sang bupati.

“Amiiiin ya Rabbal ‘alamin”, kata ustdz mengaminkan harapan itu.

Selanjutnya bupati berkata, “ustadz, saya sudah minta kepada Depag agar ustadz yang jadi ketua BAZ”.

Ustadz kampung itu langsung menggeleng sambil berkata, “pak ! Itu bukanlah posisi saya !”.

Bupati itu terheran sambil berkata, “kan ustadz yang merumuskan perda itu ?”.

“Betul pak, tapi saya bukanlah ahli manajemen dan juga bukan ahli berorganisasi lagi pula itu masalah uang.

Walaupun kami sangat menyadari bahwa kami bukanlah malaikat namun umat menginginkan kami seperti itu.

Setidaknya biarkanlah kami berada dalam posisi yang terjauh dari masalah-masalah yang mudah mengundang fitnah seperti masalah uang itu. Mungkin orang akan mengatakan kenapa ulama tidak punya keberanian ?

Biar sajalah pak ! Pertanyaan itu tak perlu dijawab pak karena kita harus lebih tahu dengan kemampuan diri kita sendiri dibandingkan orang lain.

Carilah orang yang amanah dan mau menerima nasehat para ulama !

Maafkan saya pak !

Kalau bapak mau menempatkan ulama dalam lembaga itu, tempatkan saja dalam Dewan Penasehat Syari’ahnya !

Saya harap bapak mau memahami penolakan saya !”, jawab sang ustadz.

Mendengarkan jawaban itu, sang bupati pun menjawab, “saya faham ustadz tapi sampai kapan ustadz akan menghindar dari semua itu ?”.

“Do’akan saja pak ! agar saya istiqamah”. Ujar sang ustadz kampung.

Akhirnya bupati itu menyerah, sambil berkata, “baiklah ustadz, kalau begitu saya serahkan saja kepada Depag tapi kalau ustadz tidak setuju dengan orang yang ditunjuk Depag itu, ustadz sampaikan kepada saya ya !

Kalau perlu, saya minta bagian kesra lebih dulu konfirmasi kepada ustadz sebelum saya tanda tangani”.

“Baiklah pak. kalau begitu saya mohon izin dulu. Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”, kata sang ustadz sambil bersalaman dan bangkit meninggalkan majelis itu dilepas sang bupati dengan jawaban salam serta pesan, “hati-hati ustadz !”.

Di dalam perjalanan sambil teringat ungkapan Imam Abu Hanifah, sang ustadz berkata kepada isterinya yang menemaninya dalam perjalanan malam itu, “yaaang…! Ahamdulillah suamimu hampir saja masuk dalam gelombang lautan yang begitu dalam padahal tak bisa berenang”. Isteri ustadz kampung pun berkata, “Alhamdulillah…..”

(Ustadz Kampung kembali berkisah tentang cuplikan perjalanan dakwahnya pada tahun 2003 M)

Tulisan buya Gusrizal Gazahar tentang Ustadz Kampung lainnya :

Facebook Comments

loading...