Kabupaten Solok Menjadi Daerah Prioritas Penanganan Kasus Stunting

solok
Arosuka, SuhaNews – Pengananan Stunting telah menjadi agenda nasional, Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah prioritas dalam mengatasi kasus stunting ini. Dalam kerangka itulah Pemerintah Kabupaten Solok menggelar pertemuan lintas sektoral, Rabu (15/12) di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka.

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Solok diwakili Askoor Bidang Pemerintahan Edisar SH, M.Hum, Sekretaris TP- PKK Ny. Retni Humaira, Kadis  DPPKB dan P3A Zulfahmi, Ketua IBI Kab. Solok Darniyenti Elfita, Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Kakan Kemenag, kepala SKPD, Camat, Wali Nagari, Koordinator PKB/PLKB se- Kabupaten Solok.

Baca juga: Hindari Stunting, Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan

“Kita  mengapresiasi pertemjuan ini, semoga tercipta komitmen dari seluruh  peserta kegiatan penurunan stunting,” ujar Bupati Solok melalui Askoor Bid. Pemerintahan Edisar.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal ini sebagai salah satu komitmen pemerintahan untuk mempercepat penurunan stunting.

“Peraturan presiden tersebut memberikan payung hukum bagi strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan pada 2018,” jelas Edisar.

Peraturan Presiden Nomor 72  tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, papar Edisar,  mengukuhkan 5 pilar utama dalam percepatan penurunan stunting, yaitu komitmen politik dan kepemimpinan Nasional daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku, konverengsi program pusat, ketahanan pangan dan gizi, monitoring dan evaluasi.

“Perpres juga mengamatkan agar kerangka intervensi dirumuskan dalam rencana aksi Nasional,” jelas Edisar.

Bupati berharap segera disusun rencana aksi daerah yang mengacu pada 5 pilar utama tersebut. Rencana aksi daerah mendorong dan menguatkan konvergensi.

“Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, perlu segera diatasi bersama,” ingat Edisar.

Pemerintah kabupaten pemerintah kecamatan, nagari, maupun tim pendamping keluarga (TPK) se- Kabupaten Solok, jelas Edisar, harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penurunan stunting.

BACA JUGA  Asisten I, Edisar: akan Ada Eskavator di Setiap Kecamatan di Kabupaten Solok

“DPPKB & P3A agar segera melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah nagari, Jorong hingga tingkat Rumah Tangga untuk memastikan Konvergensi antar program dapat terealisasi,” pinta Bupati Solok.

Bupati juga berharap pemerintah nagari mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat nagari, dan memprioritaskan penggunaan dana desa/ nagari serta mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Nagari dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama dengan lintas sektor dalam rangka penanganan percepatan penurunan stuntingdi Kabupaten Solok.

Sementara, Kepala DPPKB dan P3A Kab. Solok Zulfahmi menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dijelaskan jika Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai Ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, menginisiasi beberapa perubahan strategi, salah satunya adalah pembentuk Tim pendamping keluarga di tiap desa/nagari/kelurahan.

“Di Kabupaten Solok sudah terbentuk 196 Tim pendamping keluarga pecepatan stunting,” jelas Zulfahmi.

Tiap tim stunting, jelas Zulfahmi, terdiri atas bidan desa, kader PKK, dan kader IMP, yang bertempat tinggal atau mendapat penugasan di desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan peranannya dalam melakukan pendampingan keluarga terhadap seluruh sasaran percepatan penurunan stunting.

“Pada tahun 2021, DPPKB dan P3A Kabupaten Solok telah melaksanakanya Training Of Trainer (TOT) pelatihan teknis percepatan penurunan stunting,” tambah Zulfahmi.

ToT tersebut, jelas Zulfahmi, dilaksanakan pada 3 s.d 10 November 2021, dengan jumlah peserta 31 Orang,  terdiri atas 1 orang petugas ASN PD KB, 1 orang dari unsur PKK, 1 orang dari IBI, 2 orang dari PKB/ PLKB ASN dan Non ASN dengan Metode Pembelajaran secara daring (Online) diselanggarakan Provinsi Sumbar.

BACA JUGA  Tali Asih di Danau Kembar, Kapolres Solok Santuni Lansia

“Pada 15 s.d 25 November 2021, DPPKB dan P3A Kab. Solok menindaklanjuti kegiatan Training Of Trainer (TOT) Pelatihan Teknis percepatan penurunan Stuting tersebut, dengan melakukan orientasi kader,” jelas Zulfahmi.

Sebanyak 196 tim pendamping keluarga, jelasnya, sudah mulai melaksanakan tugasnya melakukan pendampingan kepada keluarga berisko stunting. (Wewe)

Baca juga: FKM Unand Dampinngi Kabupatem Agam Dalam Penanganan Stunting

Facebook Comments

loading...
Artikel sebelumyaWalikota Pariaman Launching Mulok Bahasa dan Sastra Minangkabau
Artikel berikutnyaTingkatkan SDM ASN, Bupati Agam Jalin Kerjasama dengan IKPN Bukittinggi